Warga Bayar, Negara Bubar? Dugaan Skandal Pajak Parkir Secure Parking Rugikan Rakyat Pekanbaru

UpdateiNews|Pekanbaru,(08/06/26) — Skandal parkir di Kota Pekanbaru kian menyeruak ke permukaan. Setelah Komisi II DPRD Kota Pekanbaru memanggil manajemen PT Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking) terkait ketidakjelasan kontribusi pajak parkir, kini sorotan beralih kepada kerugian yang dialami masyarakat dan daerah secara langsung.

💸 Masyarakat Bayar Tunai, Tapi Ke Mana Mengalir Uangnya?

Selama bertahun-tahun, warga Kota Pekanbaru membayar jasa parkir di berbagai titik pusat kota mal, rumah sakit, perkantoran, hingga tempat ibadah dengan tarif yang bervariasi, mulai dari Rp3.000 hingga Rp5.000 per kendaraan. Namun transaksi masih didominasi pembayaran tunai tanpa bukti struk elektronik, tanpa transparansi sistem.

“Saya tiap hari bayar parkir di rumah sakit dan swalayan. Tapi nggak pernah tahu itu uang larinya ke mana,” keluh Hendri (42), warga Marpoyan Damai.

📉 Potensi Kerugian Pemko: Lebih dari Rp10 Miliar?

Berdasarkan data yang dihimpun, Secure Parking telah beroperasi di Pekanbaru setidaknya sejak 2016, mengelola 24 hingga 38 titik parkir. Dengan asumsi pendapatan rata-rata per titik Rp1 juta per hari, maka total pendapatan bulanan bisa mencapai Rp114 juta, atau sekitar Rp1,3 miliar per tahun.

Dengan tarif pajak parkir 10%, maka potensi pajak tahunan minimal yang harusnya disetor ke Pemko adalah Rp130 juta s/d Rp150 juta. Bila berjalan selama 8 tahun, maka seharusnya ada lebih dari Rp1 miliar pendapatan pajak yang diterima daerah dengan catatan jika dilaporkan secara jujur.

Namun dari hasil rapat dengan DPRD, tidak ada laporan akuntabel yang menunjukkan besaran pajak yang telah dibayarkan. Artinya, dalam skenario terburuk, potensi kebocoran pajak bisa mencapai lebih dari Rp10 miliar, jika memperhitungkan under-reporting, transaksi non-formal, dan penggelapan.

🧠 Pakar Ekonomi: “Ini Bukan Sekadar Kelalaian, Tapi Bisa Masuk Kategori Korupsi Sistemik”

Menurut Dr. Rino Arfandy, ekonom dari Universitas Riau, skema ini sudah sangat mencurigakan dan berpotensi melibatkan lebih dari satu pihak.

“Tidak mungkin perusahaan sebesar itu bisa bebas beroperasi tanpa sistem audit dan kontrol dari dinas teknis. Ini indikasi kuat bahwa ada pembiaran sistemik atau bahkan keterlibatan oknum pejabat dalam skema pembagian jatah di balik uang parkir ini,” tegasnya.

Ia menambahkan, kebiasaan transaksi tunai dan ketiadaan sistem digital memperbesar peluang manipulasi. “Harus diselidiki, apakah ada kickback ke oknum tertentu agar praktik ini bisa berjalan mulus selama bertahun-tahun,” ujarnya.

🕵️‍♂️ Jejak Pejabat di Balik Skema?

Beberapa sumber internal menyebutkan adanya dugaan “kerjasama gelap” antara pengelola parkir dan oknum di instansi perhubungan atau perizinan. Diduga, ada praktik penghilangan jejak digital dan penyamaran setoran dengan sistem parkir manual.

“Kalau mereka bisa bertahan delapan tahun tanpa transparansi data, jangan-jangan memang ada yang pasang badan,” ujar seorang mantan pejabat Pemko Pekanbaru yang meminta namanya disamarkan.

🚨 Seruan Aksi: Audit Total & Penyelidikan Hukum

Aktivis antikorupsi mendesak agar Pemko Pekanbaru, BPK, dan aparat penegak hukum segera melakukan audit menyeluruh terhadap sistem parkir swasta di kota ini, khususnya yang dikelola oleh Secure Parking.

“Ini bukan lagi soal keterlambatan laporan, tapi sudah masuk ranah dugaan korupsi berjemaah. Harus dibongkar dari hulu ke hilir, termasuk siapa pejabat yang tutup mata selama ini,” kata Reni Siregar, Ketua Forum Transparansi Riau.

📌 Penutup

Warga sudah membayar. Pemko harusnya menerima. Tapi jika yang tertinggal hanya kas kosong dan laporan fiktif, maka kita bukan hanya bicara tentang uang yang hilang tapi tentang kepercayaan publik yang terkoyak.

Saatnya membuka tabir skema gelap di balik lahan parkir. Jangan sampai ruang publik dijadikan ladang basah oleh segelintir tangan kotor yang menghisap uang rakyat secara diam-diam.(*)

Berita ini dibuat berdasarkan hasil Investigasi dan narasumber, jika ada yang merasa di rugikan dalam berita ini, redaksi akan mengevaluasi

Rilis: Redaksi

Editor: When