Sorot Audit BPK Bongkar Kelemahan Sistemik Keuangan Pemprov Riau: DPRD Desak Reformasi Total

UpdateiNews | Pekanbaru ,(03/06/25) — Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2024 tak hanya mencerminkan masalah teknis belaka. Lebih dari itu, hasil audit BPK mengindikasikan adanya kelemahan sistemik dalam tata kelola keuangan daerah, mulai dari manajemen utang, pengendalian belanja, hingga pertanggungjawaban anggaran.

BPK mencatat beban utang daerah yang mengkhawatirkan, yakni Rp1,76 triliun, ditambah utang pihak ketiga sebesar Rp40,81 miliar. Selain itu, ditemukan kelebihan pembayaran perjalanan dinas mencapai Rp16,98 miliar, serta penyalahgunaan dana pihak ketiga (PFK) sebesar Rp39,22 miliar. Potensi kerugian juga muncul akibat ketekoran kas di Sekretariat DPRD Riau senilai Rp3,33 miliar.

Pemprov Riau hanya berhasil meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK, menandai penurunan dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sempat diraih pada tahun sebelumnya.

🔍 Kesimpulan Analisis: Bukan Sekadar Salah Hitung, Tapi Salah Kelola

Berdasarkan hasil analisa terhadap LHP BPK, sejumlah akar masalah yang teridentifikasi antara lain:

• Manajemen utang jangka pendek yang tidak terkendali, membuat fiskal daerah terbebani dan program terhambat.
• Pengelolaan kas yang amburadul, menyebabkan ketekoran kas hingga pelanggaran akuntansi dasar.
• Pertanggungjawaban belanja yang lemah, dengan dokumen tak valid, ganda, bahkan fiktif.
• Pelanggaran terhadap regulasi dalam penggunaan dana PFK dan pengadaan belanja perjalanan dinas.
• Ketidaktertiban dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP), yang memperkuat kesan lemahnya kapasitas birokrasi teknis.

🗣️ Ketua DPRD Riau Kaderismanto: “Saatnya Evaluasi Menyeluruh, Bukan Tambal Sulam”

Menanggapi situasi tersebut, Ketua DPRD Riau Kaderismanto menekankan pentingnya melihat persoalan ini dari perspektif struktural, bukan sekadar administratif.

“Ini bukan cuma soal kelebihan bayar atau kekeliruan administratif. Yang kita lihat adalah krisis manajemen anggaran yang bersifat sistemik dan berulang. Kita butuh evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keuangan daerah, mulai dari sistem pelaporan, kompetensi SDM, hingga integritas pejabat daerah,” tegas Kaderismanto dalam keterangannya usai rapat paripurna.

Ia juga menyampaikan bahwa DPRD akan mengusulkan pembentukan Tim Evaluasi Independen serta memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap realisasi anggaran.

“Kita tidak bisa lagi toleransi pola lama yang tidak transparan. Kita dorong Pemprov untuk digitalisasi sistem kas daerah, memperketat SOP perjalanan dinas, dan mempercepat tindak lanjut seluruh rekomendasi BPK. Jika tidak, kepercayaan publik akan makin hilang,” tambahnya.

⚠️ Langkah Perbaikan Mendesak

Untuk mengatasi persoalan tersebut, sejumlah langkah yang direkomendasikan oleh analis kebijakan anggaran antara lain:

1. Audit internal dan restrukturisasi utang jangka pendek.
2. Pembenahan sistem kas dan pengendalian belanja berbasis digital.
3. Pengetatan sistem pertanggungjawaban keuangan, termasuk sanksi tegas bagi pelanggar.
4. Penguatan Inspektorat dan pelibatan publik dalam pengawasan anggaran.
5. Tindak lanjut LHP BPK dengan target waktu dan pelaporan berkala ke publik.

🧭 Catatan Akhir: Momen untuk Perubahan Nyata

Temuan BPK ini menjadi alarm serius bagi Pemerintah Provinsi Riau untuk keluar dari pola pengelolaan anggaran yang reaktif dan tidak transparan. Lebih dari sekadar memperbaiki laporan keuangan, momen ini harus dijadikan pijakan menuju tata kelola anggaran yang bersih, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.(*)

Rilis: Redaksi

Editor: When