SKANDAL PUNGLI THL RSUD MADANI PEKANBARU: WALI KOTA JANJI USUT TUNTAS, NAMA SEKDA DAN KABAG MUNCUL DALAM KESAKSIAN KORBAN

UpdateiNews | Pekanbaru,(25/07/25) – – Praktik kotor dalam rekrutmen tenaga harian lepas (THL) di RSUD Madani Kota Pekanbaru akhirnya mencuat ke permukaan. Puluhan korban pungutan liar (pungli) menggelar aksi demonstrasi pada 21 Juli 2025 di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, mendesak keadilan dan pengusutan tuntas skandal yang diduga melibatkan pejabat aktif hingga tingkat sekretaris daerah.

Dalam unjuk rasa tersebut, para korban mengaku diminta membayar antara Rp15 juta hingga Rp50 juta sebagai syarat untuk diterima bekerja sebagai THL di RSUD Madani. Aksi itu langsung direspons oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, yang menerima perwakilan korban dan mendengar langsung kesaksian terkait modus pungli yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Modus Pungli dan Dugaan Aliran Uang ke Sekda

Nama Dewi, pejabat perempuan yang saat itu menjabat sebagai Kabag di RSUD Madani, disebut sebagai pihak yang menghimpun dana dari para calon THL. Korban menyebut Dewi berperan aktif mengarahkan pembayaran dan menjanjikan jaminan masuk sebagai THL. Beberapa nama lain juga disebut, termasuk Akmal, serta Jamil, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.

Menurut pengakuan korban, uang yang dikumpulkan diserahkan secara bertahap melalui perantara dan disebut-sebut untuk “mengamankan posisi” mereka di dalam sistem. Praktik ini berlangsung tanpa adanya proses seleksi resmi dan dilakukan secara tertutup sejak tahun 2021.

“Saya diminta bayar Rp20 juta. Katanya kalau tak bayar, nama saya tidak akan diproses. Semua diarahkan oleh ibu Dewi,” ujar Rudi (nama samaran), salah satu korban.

Kini, Dewi telah berpindah ke lingkup Pemprov Riau sebagai Kepala UPT Pembenihan Tanaman Hutan di DLHK Riau. Namun, jejak keterlibatannya dalam praktik pungli masih terekam kuat dalam keterangan para korban.

Kronologi Skandal berdasarkan hasil Investigasi dan atensi Walikota nenerapa waktu lalu: 

1. 2021–2024: Rekrutmen THL tanpa jalur seleksi resmi, hanya bisa diakses lewat pembayaran ke oknum tertentu.

2. Awal 2024: Muncul keluhan dari calon THL yang telah membayar namun tak kunjung diangkat.

3. Juli 2025: Demo korban di Tenayan. Nama Dewi dan Jamil disebut terang-terangan di hadapan Wali Kota.

4. Respons Wali Kota: Agung Nugroho menegaskan komitmennya menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat. “Tidak ada kompromi terhadap pungli, siapapun yang terlibat akan diproses,” tegasnya.

Tantangan bagi Wali Kota dan Harapan Publik

Kasus ini menjadi ujian integritas terbesar bagi Wali Kota Agung Nugroho. Publik menunggu tindakan nyata, apakah ia berani menindak pejabat tinggi seperti Jamil yang disebut dalam kesaksian, atau memilih jalur kompromi.

Menurut Adnan Saputra dari Riau Corruption Watch, kasus ini memenuhi unsur pelanggaran UU Tipikor dan sudah semestinya dilaporkan ke aparat penegak hukum.

“Ada bukti pengakuan, ada pola transaksi, dan ada pejabat yang disebut menerima. Ini bukan sekadar pelanggaran etik, tapi korupsi. Jangan tunda, laporkan!” ujarnya.

Skandal ini bukan sekadar cerita soal uang. Ini soal bobroknya sistem birokrasi yang membuka ruang bagi mafia perekrutan. Jika dibiarkan, akan jadi warisan buruk yang mengakar. Tapi jika dibongkar habis, ini bisa jadi momentum besar membersihkan Pemko Pekanbaru dari praktek-praktek koruptif.

Catatan Redaksi:

Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini, termasuk langkah konkret yang diambil Wali Kota Pekanbaru dan aparat hukum. Bila Anda adalah korban atau memiliki informasi tambahan, hubungi tim investigasi kami di redaksi.

Rilis: Redaksi

Editor: Wheny