UpdateiNews-Jakarta, 28 April 2025 — Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara sebagai superholding baru untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam pernyataan resminya, Rosan Perkasa Roeslani, yang ditunjuk sebagai CEO pertama Danantara, mengungkapkan bahwa seluruh 844 perusahaan BUMN nantinya akan berada di bawah kendali Danantara.
Peluncuran Danantara ini menandai era baru dalam pengelolaan aset negara dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing global perusahaan-perusahaan pelat merah.
Seluruh BUMN Masuk di Bawah Danantara
Dalam keterangannya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rosan menjelaskan bahwa konsolidasi ini tidak hanya mencakup tujuh BUMN besar yang sudah bergabung lebih dulu, tetapi akan meluas hingga ke seluruh 844 perusahaan BUMN.
“Yang masuk ke Danantara itu keseluruhan, bukan hanya tujuh BUMN saja. Ini untuk memperkuat peran BUMN dalam ekonomi nasional,” ujar Rosan.
Adapun tujuh perusahaan yang lebih dahulu masuk dalam pengelolaan Danantara adalah:
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Pertamina (Persero)
PT PLN (Persero)
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Mining Industry Indonesia (MIND ID)
Tujuan Pembentukan Danantara
Pembentukan Danantara bertujuan untuk mengelola aset negara dengan pendekatan investasi modern. Total aset yang dikelola Danantara diperkirakan mencapai Rp14.659 triliun, menjadikannya salah satu superholding terbesar di dunia.
Dengan model ini, Indonesia meniru sukses negara lain seperti Singapura dengan Temasek Holdings dan Malaysia dengan Khazanah Nasional.
“Ini supaya create the value kita juga menjadi global champion, tidak hanya di tingkat regional, tetapi di tingkat dunia,” kata Rosan.
Struktur Kepemimpinan dan Pengawasan
Untuk mengelola Danantara, pemerintah telah menunjuk sejumlah figur berpengalaman:
CEO: Rosan Perkasa Roeslani
COO: Dony Oskaria
CIO: Pandu Patria Sjahrir
Sementara itu, pengawasan terhadap Danantara tetap berada di bawah kendali pemerintah, dengan:
Ketua Dewan Pengawas: Menteri BUMN Erick Thohir
Anggota Dewan Pengawas: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Dengan skema ini, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh keputusan strategis tetap selaras dengan kepentingan nasional.
Nasib Kementerian BUMN
Menjawab pertanyaan soal nasib Kementerian BUMN, Rosan menegaskan bahwa kementerian tersebut tetap akan berfungsi mengawasi kebijakan makro dan melakukan pengawasan terhadap Danantara, meskipun operasional bisnis dan investasi akan dilakukan sepenuhnya oleh Danantara.
“Kementerian BUMN akan tetap ada untuk menjalankan fungsi regulasi dan pengawasan, sementara Danantara menjalankan fungsi pengelolaan dan investasi,” jelas Rosan.
Harapan dan Tantangan
Dengan terbentuknya Danantara, pemerintah berharap dapat mendorong transformasi besar-besaran BUMN agar lebih adaptif, inovatif, dan kompetitif di pasar global. Meski begitu, tantangan dalam tata kelola yang bersih, integritas, dan profesionalisme menjadi perhatian utama dalam implementasinya.
Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan pentingnya mengelola kekayaan negara secara amanah dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Jangan pernah kita menganggap enteng kekayaan negara. Harus dikelola sebaik-baiknya, setransparan mungkin, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tegas Prabowo.(*)
Rilis :Redaksi News
Editor : Weny Christina
