UodateiNews | Pekanbaru Riau, (04/05/25) – PT Riau Petroleum, perusahaan daerah yang didirikan lebih dari dua dekade lalu, seharusnya menjadi motor penggerak kemandirian energi di Bumi Lancang Kuning. Namun hingga hari ini, alih-alih memberi manfaat nyata bagi rakyat Riau, perusahaan ini justru menjadi simbol kosong dari cita-cita otonomi daerah yang tak kunjung terwujud.
Sebagai BUMD, Riau Petroleum hanya memiliki peran administratif dalam skema Participating Interest (PI) 10% dari blok migas yang dikelola pusat. Perusahaan ini tidak memiliki kendali terhadap aspek strategis seperti eksplorasi, produksi, atau distribusi. Semua itu masih dikendalikan oleh pemerintah pusat melalui SKK Migas dan Kementerian ESDM. Akibatnya, ruang gerak Riau Petroleum terbatas, dan fungsi BUMD lebih menyerupai perantara pasif daripada pelaku aktif.
Lebih ironis lagi, selama beberapa tahun terakhir, kontribusi keuangan Riau Petroleum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) nyaris nihil. Belum ada data meyakinkan yang menunjukkan bahwa BUMD ini menghasilkan keuntungan signifikan atau membuka lapangan kerja dalam skala besar. Warga Riau yang tinggal di sekitar wilayah kerja migas pun belum merasakan manfaat yang dijanjikan: infrastruktur, kesejahteraan, atau keberpihakan ekonomi.
Masalahnya tidak berhenti di situ. Fakta yang beredar di publik menunjukkan bahwa sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau justru menjadikan jabatan komisaris di BUMD ini sebagai tempat basah incaran politik. Dengan gaji dan fasilitas yang terbilang mewah, posisi komisaris lebih sering dijadikan ajang bagi elite daerah untuk mengamankan “kursi kedua”, bukan untuk mengawal kepentingan rakyat. Hal ini mencederai semangat BUMD sebagai instrumen pembangunan daerah, dan berpotensi menjadikan Riau Petroleum sebagai tempat “parkir kekuasaan”.
Pertanyaannya, untuk siapa sesungguhnya BUMD ini dibentuk? Apakah untuk rakyat Riau, atau untuk kepentingan elite birokrasi?
Sudah saatnya Pemerintah Provinsi Riau melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Riau Petroleum, termasuk struktur manajemen, transparansi keuangan, dan relevansi bisnisnya. Jika tidak ada perubahan mendasar, maka BUMD ini akan terus menjadi beban daerah baik secara fiskal maupun moral.
Riau tidak butuh simbol. Riau butuh keberanian. Riau butuh BUMD yang dikelola dengan akal sehat, integritas, dan keberpihakan. Jika tidak, kita hanya akan terus menyaksikan mimpi besar yang dikerdilkan oleh kepentingan kecil. (*)
Rilis: Opini Redaksi
Editor: When
