PHK Massal Kompas TV: Ketika Pemerintah Bungkam di Tengah Runtuhnya Pilar Demokrasi

Updateinews | Jakarta, (03/05/25) – Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal oleh Kompas TV bukan sekadar langkah efisiensi korporasi ini adalah potret nyata krisis sistemik dalam dunia jurnalistik Indonesia. Ratusan pekerja media dari divisi News, Teknik, Programming hingga Sales & Marketing dipaksa angkat kaki. Tragisnya, pemerintah justru memilih diam. Padahal, media bukan hanya urusan bisnis; media adalah penyangga demokrasi dan ruang bagi suara publik.

Kompas TV mengakui bahwa keputusan ini dipicu oleh perlambatan ekonomi nasional dan anjloknya pendapatan iklan, terutama dari pemerintah. Iklan yang selama ini menjadi nadi hidup media kini dipangkas tanpa arah. Ketika media tersungkur, negara justru menarik diri. Apakah ini ketidakpedulian, atau kesengajaan agar ruang kritik mengecil?

“Ini adalah alarm bahaya. Ketika jurnalis dipaksa hengkang karena tak ada dukungan ekonomi, yang mati bukan hanya media—tapi kebenaran,” tegas Dr. Yuniar Sasmita, pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia.

Efek dari strategi “efisiensi” ini tidak hanya terjadi di Kompas TV. Fenomena serupa mulai menjalar ke berbagai media nasional dan lokal. Redaksi dipangkas, jurnalis dikontrak tanpa kepastian, bahkan ruang liputan makin sempit karena keterbatasan biaya. Industri media memasuki masa suram, dan jika dibiarkan, bisa menjadi masa kiamat informasi.

“Yang kita lihat sekarang baru permukaan. Di baliknya, banyak media lain juga sedang bersiap ‘merumahkan’ pegawai secara diam-diam. Ini krisis nasional,” ujar Bima Gunawan, analis ekonomi digital.

Fenomena ini tak hanya berdampak pada hilangnya pekerjaan, tapi juga pada kualitas jurnalisme itu sendiri. Liputan investigatif berkurang, berita-berita dangkal mendominasi, dan ruang redaksi berubah menjadi ruang bertahan hidup. Jurnalisme yang seharusnya menjadi alat kontrol sosial kini kehilangan daya gigitnya.

“Ini saatnya negara hadir. Bentuk dana publik untuk mendukung jurnalisme independen, reformasi sistem distribusi iklan, dan ciptakan insentif untuk media yang benar-benar menjalankan fungsi edukatif,” lanjut Bima.

Namun, di tengah krisis ini, harapan tetap hidup. Komunitas jurnalis independen tumbuh, media berbasis komunitas bermunculan, dan publik perlahan mulai memahami pentingnya mendukung jurnalisme berkualitas—baik melalui langganan, donasi, maupun dukungan sosial.

“Kita butuh solidaritas lintas sektor akademisi, masyarakat sipil, jurnalis, hingga pembaca—untuk membangun ekosistem media baru yang sehat dan mandiri dari intervensi kekuasaan,” ujar Rino Aditya, Direktur LBH Pers.

Jurnalisme tidak boleh mati hanya karena negara gagal mengurus ekonomi medianya. Jika pemerintah terus abai, maka rakyat harus mengambil alih peran: menyelamatkan informasi yang jujur, mendukung media yang bertanggung jawab, dan membela para jurnalis yang berdiri di garis depan kebenaran. (*)

Rilis: Redaksi

Editor: When