Pemindahan CFD ke Kampung Bandar Dinilai Gagasan Gagal Paham

Updateinews-Pekanbaru – Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memindahkan kegiatan Car Free Day (CFD) ke wilayah Kampung Bandar, Senapelan, menuai kritik tajam dari kalangan legislatif. Wacana yang disampaikan langsung oleh Wakil Walikota Pekanbaru Markarius Anwar itu dinilai bukan hanya keliru arah, tapi juga menunjukkan lemahnya pemahaman Pemko terhadap esensi CFD dan penataan kawasan kota.

Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Syafri Syarif, secara lugas menyebut bahwa pemindahan CFD bukan solusi jitu untuk menghidupkan kawasan tepian Sungai Siak. Ia menilai wacana tersebut justru mengaburkan fungsi utama CFD dan berpotensi menghambat upaya revitalisasi ruang kota yang berkelanjutan.

“Car Free Day itu hakikatnya untuk mengurangi polusi di kawasan padat lalu lintas. Bukan alat sulap untuk hidupkan kawasan mati. Kalau CFD dipindah ke Kampung Bandar, itu namanya gagal paham,” kritik Syafri dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025).

Ia juga menegaskan bahwa lokasi CFD umumnya dipilih di pusat aktivitas kota yang padat kendaraan dan sulit diakses masyarakat saat hari biasa. Dengan membuka jalan protokol untuk pejalan kaki di akhir pekan, masyarakat diberi ruang untuk berinteraksi dan beraktivitas secara sehat di ruang publik. Maka, memindahkan CFD ke lokasi yang tidak memenuhi kriteria tersebut hanya akan menghilangkan manfaat utamanya.

“Kalau tujuannya mau menghidupkan tepian Sungai Siak, maka pendekatannya harus berbasis penguatan ekonomi lokal dan ruang ekspresi kreatif, bukan memindahkan kegiatan yang esensinya tidak relevan dengan misi tersebut,” tegasnya.

Syafri juga menilai Pemko terlalu instan dalam mengambil kebijakan, tanpa perencanaan matang dan kajian sosial ekonomi yang mendalam. Ia mencontohkan bahwa menghidupkan kawasan seperti Kampung Bandar harus dimulai dari penyediaan fasilitas untuk UMKM, ruang ekspresi bagi anak-anak muda, serta event rutin berbasis budaya dan ekonomi kreatif.

“CFD hanya seminggu sekali. Dampaknya pun tak seberapa kalau tidak dibarengi pembangunan ekosistem yang mendukung aktivitas harian. Ini yang tidak dipikirkan,” ujarnya.

Politisi tersebut menutup pernyataannya dengan menyarankan agar Pemko tidak terburu-buru dan lebih bijak dalam menyusun kebijakan. Menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat adalah ruang hidup yang tumbuh alami karena perencanaan cerdas, bukan seremonial dadakan yang hanya bersifat kosmetik.

“Saran saya, kaji ulang. Jangan sampai keputusan ini jadi bahan tertawaan publik. Masyarakat sekarang tidak bodoh, mereka tahu mana program yang tulus membangun dan mana yang hanya basa-basi politik,” pungkasnya tajam.(*)

editor:when