Pemerintahan Trump Bekukan Dana Hibah Harvard Senilai Lebih dari $2 Miliar

UpdateiNews-Boston, AS – Pemerintahan Presiden Donald Trump secara resmi membekukan dana hibah dan kontrak federal senilai lebih dari $2,2 miliar yang dialokasikan untuk Universitas Harvard. Keputusan ini diambil setelah Harvard menolak memenuhi serangkaian tuntutan dari pemerintah federal yang berkaitan dengan penanganan isu antisemitisme di kampus.

Langkah pembekuan ini merupakan bagian dari investigasi lebih luas terhadap sekitar $9 miliar dana federal yang diterima oleh Harvard dan afiliasinya. Pemerintah menuding universitas bergengsi itu gagal menindak tegas aksi-aksi antisemitisme yang meningkat pasca serangan Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023 lalu.

Sejumlah tuntutan dari pemerintahan Trump termasuk pembubaran program Diversity, Equity, and Inclusion (DEI), pelarangan kelompok mahasiswa pro-Palestina, revisi kebijakan penerimaan berbasis meritokrasi, serta peningkatan pengawasan terhadap pelamar internasional dan kerja sama yang lebih erat dengan otoritas imigrasi.

Namun, Presiden Interim Harvard, Alan Garber, secara tegas menolak permintaan tersebut. Ia menyebut bahwa tekanan dari pemerintah merupakan bentuk intervensi yang mengancam kebebasan akademik dan hak konstitusional institusi pendidikan. Garber menegaskan bahwa hanya komunitas akademik Harvard yang berwenang menentukan arah dan nilai-nilai universitas.

Meski Harvard memiliki dana abadi (endowment fund) sebesar $53,2 miliar, sebagian besar dana tersebut bersifat terikat dan tidak bisa digunakan sembarangan. Dengan anggaran operasional tahunan sebesar $6,4 miliar, pembekuan dana federal ini diyakini dapat berdampak serius terhadap program riset dan operasional kampus.

Sementara itu, langkah serupa juga ditujukan ke universitas lain seperti Columbia, yang akhirnya memilih mematuhi sebagian tuntutan pemerintah untuk menjaga kelangsungan pendanaan federal mereka. Situasi ini mencerminkan meningkatnya ketegangan antara pemerintah federal dan institusi pendidikan tinggi mengenai peran negara dalam menentukan arah kebijakan kampus.(*)

editor:wenych