Updateinews-Kepulauan Meranti – Pelayanan publik di desa-desa se-Kepulauan Meranti nyaris lumpuh total setelah perangkat desa melakukan aksi mogok kerja. Penyebabnya tak lain adalah gaji mereka yang tak kunjung dibayarkan selama berbulan-bulan.
“Para staf desa sudah tak ingin lagi mendengar alasan Pemkab Kepulauan Meranti terkait tidak dicairkannya anggaran desa. Karena gaji para staf desa itu sudah ada juknis yang mengatur. Dana desa untuk pembayaran Siltap dan segala macam itu anggarannya dari pusat. Ketika uang itu sudah dicairkan, Pemkab hanya tinggal menyalurkannya saja,” tegas Allatif, salah satu perwakilan perangkat desa.
Kebijakan Tunda Bayar Rp 119 Miliar, Perangkat Desa Jadi Korban
Krisis ini berawal dari kebijakan tunda bayar tahun 2024 yang diterapkan Pemkab Kepulauan Meranti. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dicairkan tahun lalu belum direalisasikan hingga kini.
Dari total Rp 119 miliar anggaran tunda bayar, sekitar Rp 24 miliar dialokasikan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang mencakup pembayaran penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa selama lima bulan. Sayangnya, hingga saat ini, Pemkab belum memperoleh transfer dana dari pemerintah pusat, membuat perangkat desa masih terkatung-katung tanpa kepastian.
Masyarakat Merasa Dirugikan
Mogoknya perangkat desa berimbas langsung pada masyarakat. Berbagai layanan administrasi seperti pembuatan KTP, surat izin usaha, surat nikah, hingga pengurusan dokumen penting lainnya terhenti.
“Kami butuh surat keterangan usaha untuk pencairan modal, tapi kantor desa tutup. Bagaimana nasib kami?” keluh Arman, seorang warga yang terdampak.
Bagi masyarakat yang tengah mempersiapkan diri menjelang Lebaran, situasi ini kian mempersulit mereka. Tanpa pelayanan desa, banyak urusan administratif yang mendesak menjadi terbengkalai.
Pemkab Didukung atau Dikecam?
Sementara perangkat desa terhimpit kebutuhan hidup akibat gaji yang tak dibayarkan, Pemkab Kepulauan Meranti masih belum memberikan solusi konkret. Mereka beralasan bahwa keterlambatan pencairan disebabkan oleh belum adanya transfer dari pemerintah pusat.
Namun, pernyataan ini tidak serta-merta diterima oleh para perangkat desa dan masyarakat. Mereka menilai bahwa Pemkab seharusnya lebih sigap dalam mencari jalan keluar, bukan sekadar menunggu.
Tuntutan: Bayar Gaji atau Aksi Berlanjut!
Para perangkat desa menegaskan, jika hak mereka tidak segera dibayarkan, aksi mogok ini akan terus berlanjut. Mereka mendesak Pemkab Kepulauan Meranti untuk segera menyalurkan gaji yang telah tertunda berbulan-bulan.
Jika krisis ini tidak segera diselesaikan, bukan hanya layanan publik yang lumpuh, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan semakin tergerus. Warga dan perangkat desa kini menunggu langkah nyata dari Pemkab untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin.(*)
Editor: when2701
