UPDATEINEWS|PEKANBARU,(19/09/25) – Komplek Gedung Daerah Provinsi Riau kembali menjadi panggung seremonial. Sebanyak 19 pejabat eselon II resmi dilantik dan mengucap sumpah jabatan, menggantikan dan mengisi kursi strategis di tubuh Pemerintah Provinsi Riau.
Dari daftar yang dibacakan, beberapa nama mencuri perhatian karena menempati posisi vital:
- Drs. Helmi D, M.Pd dipercaya sebagai Asisten III Setdaprov Riau.
- Aryadi, S.Sos menakhodai Dinas Kebudayaan Riau.
- Mhd. Firdaus, SE, MM kini menjadi Kepala Dinas PMD Dukcapil Riau.
- drg. Sri Sadono Mulyanto, M.Han dipasang sebagai Kepala Satpol PP Riau.
- Boby Rachmat, SSTP., M.Si memimpin Badan Kesbangpol Riau.
- Roni Rakhmat, S.STP., M.Si dipercaya mengendalikan Disnakertrans Riau.
- Evarefita, SE, M.Si mengambil alih BPSDM Riau.
- Erisman Yahya, S.Ag, MH diberi amanah sebagai Kepala Dinas Pendidikan Riau.
- Indra, SE, MM naik menjadi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Yurnalis, S.Sos, M.Si menjadi motor Dispora Riau.
- Thomas Larfo Dimiera, ST, MM masuk ke jantung pemerintahan sebagai Kepala Biro Pembangunan Setdaprov Riau.
- Herman, SH, M.Si dipercaya menata ulang Biro Organisasi dan Tata Laksana Setdaprov Riau.
Antara Harapan dan Tuntutan Publik
Pelantikan ini bukan sekadar seremonial. Di balik baju Melayu lengkap dan sumpah jabatan yang khidmat, publik menunggu: apakah wajah-wajah baru ini mampu menjawab keresahan masyarakat?
Riau tengah dihantam problem serius: lambannya pencairan TPP yang membuat ASN menjerit, kebijakan parkir yang masih sarat kontroversi, infrastruktur jalan yang jauh dari kata mulus, hingga pengelolaan kebudayaan dan pendidikan yang masih dianggap jalan di tempat.
Pergantian pejabat harus dimaknai lebih dari sekadar “rolling jabatan”. Publik menginginkan akselerasi nyata: Satpol PP yang humanis tapi tegas menegakkan perda, Dinas Tenaga Kerja yang benar-benar membela pekerja lokal, Dinas Pendidikan yang bukan hanya sibuk dengan seremonial tapi berani melawan mafia proyek, serta Biro Pembangunan yang transparan dalam mengelola anggaran.
Membangun Riau, Bukan Membungkus Masalah
Kritik keras juga patut diarahkan pada pola lama Pemprov: pejabat hanya berganti nama, tapi gaya kerja tetap stagnan. Bila wajah-wajah baru ini hanya meneruskan tradisi “asal jalan”, maka Riau akan tetap terjebak pada lingkaran birokrasi yang gemuk tapi tak produktif.
Namun, jika momentum ini digunakan untuk reformasi birokrasi yang nyata memangkas praktik titip proyek, mempercepat layanan publik, dan menjadikan jabatan sebagai amanah, bukan privilese maka pelantikan ini bisa menjadi awal yang segar.
Rakyat Riau menunggu. Jabatan bukanlah panggung kehormatan, melainkan ladang pengabdian. Kini, bola ada di tangan mereka. Akankah pejabat baru ini menuliskan babak baru sejarah Riau, atau sekadar menambah daftar panjang rotasi tanpa makna? (*)
