Peduli Pendidikan, AMI Desak Gubernur Riau Tuntaskan Permasalahan SMK Negeri 3 Pekanbaru

Ismail Sarlata: Demi Moral Anak Bangsa, Gubernur Abdul Wahid Harus Bertindak Tegas!

UpdateiNews | Pekanbaru,(28/07/25)-Aliansi Media Indonesia (AMI) mendesak Gubernur Riau, H. Abdul Wahid, untuk segera turun tangan menyelesaikan persoalan yang terjadi di SMK Negeri 3 Pekanbaru. Desakan ini menyusul dugaan kuat adanya ketidakadilan terhadap siswa yang tengah menghadapi masalah serius di lingkungan sekolah.

Ketua Umum DPP AMI, Ismail Sarlata, dalam pernyataan persnya yang dirilis Senin (28/7/2025), menilai bahwa sumber persoalan ini tak lepas dari lemahnya manajemen di tubuh Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Ia menyoroti langsung kinerja Plt. Kadisdik, Sekretaris, dan Kabid SMK yang dinilainya tidak berkompeten serta enggan membuka ruang komunikasi dengan masyarakat.

“Bagaimana mungkin dunia pendidikan bisa sehat, jika pejabat-pejabat strategisnya justru lari dari tanggung jawab publik? Mereka lebih sibuk menjaga citra dan relasi politik, ketimbang menyelesaikan keluhan siswa dan orang tua,” tegas Ismail.

Ia mengungkap bahwa persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang belum sepenuhnya tuntas, kini disusul dengan konflik internal di SMK Negeri 3. DPP AMI menyayangkan sikap oknum walikelas dan kepala sekolah yang dinilai abai terhadap asas keadilan dalam menyikapi permasalahan siswa mereka sendiri.

“Ini sudah menyentuh hak konstitusional warga negara, yakni hak atas pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945. Juga bertentangan dengan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan,” tambahnya.

Ismail pun mempertanyakan arah kepemimpinan Dinas Pendidikan yang selama ini sulit diakses oleh publik. Ia menyebut ketiga pejabat utama dinas tersebut seolah menjadi “batu hitam” yang menghalangi aliran komunikasi antara rakyat dan pemerintah provinsi.

Lebih jauh, ia menyentil Gubernur Riau agar tidak menutup mata terhadap krisis moral dan birokrasi di sektor pendidikan ini. Menurutnya, jabatan Gubernur bukanlah panggung simbolik, melainkan amanah rakyat yang harus dibalas dengan keberanian mengambil sikap.

“Jika hari ini rakyat tak bisa mengadu kepada Kadisdik, maka mereka akan datang langsung kepada Anda, Pak Gubernur. Jika tak juga didengar, maka jangan salahkan jika rakyat memutuskan untuk tak lagi percaya,” ujar Ismail dengan nada serius.

AMI menyatakan siap menjadi fasilitator pertemuan antara siswa yang dirugikan, orang tua murid, dan Gubernur Riau demi mencari solusi yang adil dan transparan.

“Kami bukan datang membawa masalah, tapi membawa harapan agar siswa kita tetap bisa sekolah, bermoral, dan berprestasi. Jangan biarkan satu generasi hancur karena kelalaian segelintir oknum,” tutup Ismail.(*)

Catatan Redaksi:

Hingga berita ini dirilis, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau terkait desakan ini. Redaksi terus mencoba mengonfirmasi pihak-pihak terkait untuk memperoleh tanggapan berimbang.(*)

Rilis: Redaksi

Editor: Wheny