UPDATEINEWS | PEKANBARU,(11/08/25),- Langkah Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menonjobkan dua pejabat strategis di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memunculkan spekulasi di internal Pemko dan kalangan pemerhati pemerintahan. Debby Puspasari (eks Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan) dan Hidayat Alfitri (eks Kabid Pengendalian Pajak) resmi dicopot berdasarkan SK Nomor 761 Tahun 2025 yang dibacakan pada pelantikan, Senin (11/8/2025).
Langkah ini terjadi di tengah sorotan publik terhadap kinerja Bapenda, khususnya soal pengelolaan pajak daerah yang menjadi salah satu sumber utama PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Pekanbaru. Bapenda dalam beberapa bulan terakhir diberitakan terkait isu kebocoran penerimaan, ketidaktransparanan data, hingga indikasi praktek “main mata” dengan wajib pajak sektor parkir dan reklame.
Jabatan Strategis yang Sensitif
Posisi yang dipegang Debby dan Hidayat bukan jabatan sembarangan:
Dua kursi ini ibarat “kotak kendali” pemasukan daerah. Ketika keduanya diganti serentak, publik wajar bertanya: apakah ini sekadar penyegaran, atau bagian dari operasi bersih-bersih?
Sumber internal Pemko menyebut, menjelang mutasi ini, evaluasi internal Bapenda menemukan anomali data pada sektor pajak hiburan dan parkir. Salah satu temuan yang dibahas dalam rapat evaluasi adalah gap antara data setoran harian dan pencatatan sistem pajak online, yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah per bulan.
Isu ini kian menarik mengingat sebelumnya publik juga diguncang laporan investigasi soal dugaan manipulasi pajak parkir oleh pihak swasta mitra Pemko. Beberapa pihak menduga rotasi ini adalah manuver politik Wali Kota untuk memotong “jalur lama” yang selama ini mengendalikan arus pajak.
Meski tidak menyinggung alasan spesifik pencopotan, Agung Nugroho memberi pesan keras dalam pelantikan:
“Hindari penyalahgunaan wewenang, jaga integritas, dan buktikan bahwa Bapak Ibu bisa sukseskan kami.”
Kalimat ini dibaca sebagian kalangan sebagai sinyal bahwa Pemko ingin menghapus stigma “Bapenda sarang kebocoran PAD”.
Pengamat kebijakan publik Dr. Andi Rahman menilai, rotasi pejabat di Bapenda harus diikuti dengan audit terbuka.
“Mutasi saja tidak cukup. Kalau ada indikasi penyalahgunaan wewenang atau kerugian daerah, itu masuk ranah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apalagi sektor pajak daerah jelas diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.”
1. Tengku Denny Muharpan – Sekretaris Bapenda
2. Basri – Sekretaris BPBD
3. Adrizal – Sekretaris Disketapang
4. Adi Lesmana – Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan
5. Junaidi – Sekretaris Pertanahan
6. Haryadi Wiradinata – Kabid Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Disbudpar
7. Toddy Kurniawan – Sekretaris Bappeda
8. Hadiyanto – Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda
9. Zaki Helmi – Sekretaris DPMPTSP
10. Norpendike Prakarsa – Kabid Tertib Perdagangan dan Perindustrian Disperindag
11. Ismu Febrian Ari Oka – Kabid Pengendalian Pajak Bapenda
12. Kurniawati – Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Bapenda
13. Ari Supriyanto – Kabid Pajak Daerah II Bapenda
14. Topik Dasaka – Sekretaris Kecamatan Rumbai
15. Dedi Sambudi – Sekretaris Balitbang
16. dr. Andin Niantima Primasari – Kabag Organisasi Setda Pekanbaru
17. Fajri Adha – Camat Kulim
18. Yunilawati – Kabid Pembinaan Penetapan Perluasan Kesempatan Kerja Disnaker
19. Abdul Rahim – Sekretaris Disnaker
20. Ali Imron – Sekretaris Disperindag
21. Harry Pratama – Kabid Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3A
22. Trio Fitriagus – Kabid Perdagangan Disperindag
23. Itang Tarsana – Kabid Perindustrian Disperindag
24. Umbarani Dewi – Sekretaris Disbudpar
25. Ardiansyah Eka Putra – Kabag Tata Pemerintahan Setdako
26. Syafrian Tomi – Sekretaris Dinas Pendidikan
27. Vemi Herliza – Sekretaris DP3A
28. Irni Dewi Tari – Inspektur Pembantu III Inspektorat
29. Deshariyanto – Sekretaris Satpol PP
30. Rizki Amelia Firdaus – Kabag SDA Setdako Pekanbaru
31. Lina Primadesa – Kabid Sumber Daya Diskes
32. Edi Satriawan – Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diskes
33. Dina Sepnita – Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM
34. Zulmania – Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda Disketapang
35. Dwi Sri Rezeki – Analis Ketahanan Pangan Disketapang
36. Muhammad Agung – Kasubag Protokol
Tanpa transparansi, publik akan sulit membedakan apakah ini memang penegakan integritas atau sekadar pergantian orang demi kepentingan politik.(*)
Rilis: Redaksi
Editor: Wheny
UPDATEINEWS| PEKANBARU,(13/08/25) - Skandal Pensiun Sultan yang menyeret lima mantan direksi Bank Riau Kepri (BRK)…
Kasi Layanan Informasi Bea Cukai Dumai Dedi Husni Sebut Hanya Pelanggaran Administrasi UPDATEINEWS|DUMAI,(13/08/25) - Kasus…
UPDATEINEWS | PEKANBARU,(12/08/25) - Forum Komunikasi Komite SMPN Se-Kota Pekanbaru menggelar acara Temu Ramah dan…
UPDATEINEWS | BANDA ACEH,(12/08/12) - Akhirnya, jerat hukum menutup langkah Rachmat Fitri, mantan Kepala Dinas…
UPDATEINEWS | JAKARTA, (11/08/25) - Aroma intervensi politik kembali menyeruak di gedung parlemen. Komisi X…
UPDATEINEWS | PEKANBARU,(10/08/25)- Penertiban parkir liar yang dilakukan Satlantas Polresta Pekanbaru di depan Mal SKA,…
This website uses cookies.