Larshen Yunus Bongkar Misteri Saham Freeport: Kemana Triliunan Rupiah Itu?

UPDATEINEWS|PEKANBARU,(5/09/25) –Pada 21 Desember 2018 lalu, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dengan penuh percaya diri mengumumkan bahwa 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia resmi beralih kepemilikan ke PT Inalum (Persero). Transaksi senilai 3,85 miliar dolar AS itu disebut-sebut menjadi tonggak sejarah kedaulatan ekonomi Indonesia.

Kala itu, Jokowi menyampaikan dengan tegas bahwa mayoritas saham Freeport akan digunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Ia juga memastikan persoalan lingkungan, pembangunan smelter, hingga pembagian 10 persen saham untuk Papua melalui PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPPM) telah disepakati dengan baik.

Namun, enam tahun berselang, janji manis itu kembali digugat. Ketua DPD KNPI Provinsi Riau sekaligus calon kuat Ketua Umum DPP KNPI, Larshen Yunus, melontarkan kritik pedas terkait transparansi pengelolaan dana hasil divestasi tersebut.

“Pertanyaannya sekarang ini, bagaimana transparansi penggunaan dana itu? Apakah benar-benar dipakai untuk kemakmuran rakyat, atau hanya janji di atas kertas?” tegas Larshen Yunus dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (5/9/2025).

Aktivis anti-korupsi asal Riau itu juga menyoroti nasib masyarakat sekitar tambang Freeport yang hingga kini masih hidup dalam keterbatasan.

“Kita ingin tahu, bagaimana pemerintah memastikan masyarakat sekitar benar-benar mendapat manfaat nyata dari divestasi ini,” ujarnya.

Larshen Yunus bahkan menyebut publik berhak tahu keberadaan “uang dan emas” yang seharusnya menjadi hak Indonesia dari kepemilikan saham 51 persen itu.

“Sedari awal penilaian kami tepat. Dengan wajah ndesonya, Presiden Jokowi diduga kuat mampu mengamankan uang triliunan rupiah itu. Ratusan bahkan ribuan triliun, sungguh sangat mengerikan ya!” imbuhnya.

Detail Divestasi Saham Freeport

• PT Inalum (Persero) membayar 3,85 miliar dolar AS kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto.
• Kepemilikan Inalum meningkat dari 9,36% menjadi 51,23%.
• Rinciannya: 41,23% untuk Inalum dan 10% untuk Pemerintah Daerah Papua.

Kini, publik menunggu jawaban nyata: apakah hasil divestasi Freeport benar-benar membawa kemakmuran, atau justru menjadi misteri baru yang membebani rakyat?.(*)

Editor: Redaksi