Kritik Bermotif Ganda Tak Layak Dibelakan: Pemerintah Butuh Kerja Nyata, Bukan Drama Politik

Teluk Kuantan – updateinews.com, Senin 21 April 2025 Polemik terkait kebijakan Pemerintah Daerah Kuantan Singingi kembali mengemuka, kali ini dipicu oleh kritik dari salah satu anggota DPRD, Desi Guswita, yang menyoroti pembentukan sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru serta pengadaan kendaraan dinas. Namun, kritik tersebut justru menuai respons tajam dari Ketua Komcab LP-KPK Kuansing, Wirman Patopang.

Bagi Wirman, kritik semacam itu tidak lebih dari manuver yang sarat dengan kepentingan pribadi. Ia menilai, di balik narasi pembelaan terhadap rakyat, tersimpan motif yang jauh dari semangat membangun daerah.

“Kalau benar ingin membela rakyat, sampaikan melalui mekanisme resmi dewan, bukan menjadikannya konsumsi media demi pencitraan. Rakyat kita sudah cerdas, mereka tahu membedakan antara perjuangan tulus dan kepentingan terselubung,” ujar Wirman.

Menurutnya, kebijakan penambahan OPD bukanlah tindakan sembrono, melainkan langkah strategis dalam reformasi birokrasi untuk memperluas jangkauan layanan publik serta meringankan beban kerja dinas-dinas yang selama ini terlalu padat. Bahkan, kebijakan ini sejalan dengan visi nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang responsif dan melayani.

“Ini bukan soal politik, tapi soal membangun sistem yang lebih baik. Ironis ketika wakil rakyat yang seharusnya mendukung penguatan kelembagaan malah justru memperkeruh suasana dengan menggiring opini publik untuk kepentingan pribadi,” imbuhnya.

Wirman juga menyoroti peran Jon Hendri, seorang jurnalis yang turut aktif dalam pemberitaan bernuansa provokatif. Baginya, keterlibatan Jon sebagai narasumber dalam isu ini mencederai prinsip netralitas jurnalisme.

“Jurnalis itu seharusnya berdiri sebagai pengamat yang netral, bukan pelaku narasi. Bila ia benar anggota PWI, maka organisasi tersebut perlu melakukan evaluasi terhadap integritas dan profesionalismenya,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa media merupakan salah satu pilar demokrasi yang harus dijaga marwahnya. Jika jurnalis mulai memainkan peran ganda, maka kepercayaan publik terhadap media perlahan akan luntur. “Media itu ruang publik, bukan panggung politik kelompok tertentu.”

Secara hukum, lanjut Wirman, Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 memberikan legitimasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Proses pembentukan OPD dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) yang dibahas bersama DPRD secara kolektif, bukan keputusan sepihak apalagi untuk kepentingan segelintir orang.

“Sayangnya, alih-alih memperkuat fungsi kelembagaan, beberapa pihak justru menjadikan lembaga dewan sebagai alat untuk kepentingan pribadi. Menjelang pilkada, panggung politik memang menggoda, tapi jangan sampai kepentingan rakyat dikorbankan demi popularitas sesaat,” katanya.

Wirman pun mengajak masyarakat untuk tetap fokus pada substansi pembangunan, mendukung langkah-langkah pemerintah daerah dalam mempercepat pelayanan dan menata sistem pemerintahan yang lebih efektif.

“Kita membangun Kuansing, bukan membuat sandiwara politik. Pemerintah daerah butuh dukungan kolektif, bukan gangguan yang tak berdasar.”

Di akhir pernyataannya, ia menegaskan bahwa loyalitas terhadap partai dan pemerintah bukan bentuk pembungkaman, melainkan komitmen terhadap stabilitas dan keberlanjutan pembangunan.

“Rakyat tak butuh sensasi, mereka butuh solusi. Siapa pun yang mencoba menunggangi isu demi agenda tersembunyi patut dikritisi. Jangan sampai publik terjebak narasi kosong tanpa melihat siapa yang bermain di balik layar.”