Konsolidasi Penanganan Karhutla: Antara Komando Terpusat dan Realitas Lapangan

UpdateiNews | Pekanbaru, (10/05/25) – Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Provinsi Riau yang kini menjadi perhatian nasional. Dalam kegiatan Konsolidasi Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Pengendalian Karhutla di Riau dan Sumatera Barat, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa kejadian karhutla tidak bersifat merata, namun dampaknya bersifat menyeluruh.

“Karhutla itu sporadis, tidak terjadi di semua tempat. Namun, efek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan dapat menjalar hingga ke lintas provinsi, bahkan negara tetangga. Karena itu, konsolidasi aktif dan masif dalam satu komando adalah mutlak,” ujar Hanif dalam sambutannya, Sabtu (10/5), di Pekanbaru.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, terutama sektor swasta seperti para pengusaha kelapa sawit yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), untuk turut ambil bagian secara konkret dalam upaya mitigasi. Dari sekitar 8 juta hektare wilayah Provinsi Riau, hampir setengahnya merupakan area perkebunan sawit, menjadikan daerah ini sebagai episentrum risiko karhutla nasional.

Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk bersinergi, seraya menggarisbawahi pentingnya menjaga marwah daerah. “Kami mendukung penuh langkah pemerintah pusat. Ini sejalan dengan visi kami menjaga Riau sebagai Rumah Rumpun Melayu, Merawat Tuah Menjaga Marwah. Jika alam rusak, marwah itu ikut hilang,” ujarnya.

Namun, di balik semangat komando terpusat ini, sejumlah pihak mempertanyakan efektivitasnya. Dr. Murniati, pakar kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam dari Universitas Gadjah Mada, menilai bahwa konsolidasi penting, namun tidak boleh mengabaikan konteks lokal dan kearifan masyarakat adat.

“Kita tidak bisa melihat persoalan karhutla hanya dari sisi teknis dan administratif. Banyak komunitas adat yang selama ini hidup berdampingan dengan hutan justru terpinggirkan oleh model komando tunggal yang sering kali terlalu birokratis dan kaku. Harus ada ruang dialog dan partisipasi yang adil,” ujar Murniati.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pendekatan ‘top-down’ tanpa kejelasan soal mekanisme tanggung jawab, transparansi data titik api, serta akuntabilitas pelaku industri, berisiko melanggengkan impunitas. “Kalau yang dibakar adalah lahan konsesi, siapa yang bertanggung jawab? Apakah pemerintah punya keberanian menindak tegas perusahaan besar, atau hanya masyarakat kecil yang akhirnya dijadikan kambing hitam?” katanya.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia (FWI), Andi Hartanto, menyampaikan bahwa potensi kebakaran tidak hanya terkait kelalaian, tapi juga dengan struktur tata kelola lahan yang longgar dan belum adil. Ia menyoroti perlunya evaluasi terhadap izin-izin konsesi yang telah dikeluarkan di wilayah gambut.

“Kita harus jujur. Jika tidak ada keberanian untuk membongkar masalah struktural ini, maka kebakaran akan terus berulang meski sudah ada komando tunggal. Penanganannya akan bersifat kosmetik,” tegasnya.

Meski begitu, sinyal positif atas penguatan koordinasi tetap perlu diapresiasi sebagai fondasi penting dalam membangun sistem pengendalian bencana ekologis yang lebih kuat. Dalam konteks krisis iklim global, peningkatan potensi banjir dan karhutla adalah ancaman yang memerlukan sinergi kebijakan berbasis sains, keadilan ekologis, dan partisipasi publik yang sejati. (*)

Rilis: Redaksi

Editor: When