UpdateiNews-ROKAN HILIR (21/4)– Menanggapi beredarnya video yang viral di sejumlah grup WhatsApp yang menampilkan momen perayaan ulang tahun di Mess Pemerintah Daerah (Pemda) Rokan Hilir, pihak terkait memberikan klarifikasi guna meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat.
Dalam video tersebut, disebut-sebut bahwa acara ulang tahun itu merupakan perayaan untuk anak Bupati Rokan Hilir, Karmila Sari, yang juga menjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar. Acara tersebut dikabarkan berlangsung pada Sabtu malam, 19 April 2025.
Menanggapi hal ini, anggota DPRD Rokan Hilir, Amansyah, membenarkan bahwa kegiatan tersebut memang berlangsung di Mess Pemda, namun ia menegaskan bahwa lokasi tersebut juga merangkap sebagai kediaman resmi Bupati Rokan Hilir.
“Iya, di Mess Pemda, tapi Mess Pemda itu merangkap kediaman Pak Bupati,” ujar Amansyah saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Minggu (20/4/2025).
Amansyah juga menegaskan bahwa acara tersebut hanya merupakan perayaan ulang tahun pribadi dan tidak ada hal-hal yang perlu dipersoalkan.
“Ini hanya merayakan hari ulang tahun Ibu Karmila tadi malam. Jadi tidak ada yang aneh-aneh,” tambahnya.
Ia pun menambahkan bahwa acara tersebut berlangsung secara spontan dan sederhana, serta tidak memiliki kaitan dengan isu-isu keuangan daerah yang saat ini sedang menjadi sorotan.
“Kegiatan itu sebetulnya tidak terencana, itu merupakan solidaritas dan memang kebetulan posisinya Ibu Karmila lagi pulang ke rumah orang tuanya. Acara itu pun tidak ada hal yang aneh-aneh, sekadar potong kue dan makan apa adanya. Jadi kalau hal itu dikaitkan dengan situasi TPP dan ASN, sangat tidak relevan dan terkesan tendensius,” tegas Amansyah.
Hingga berita ini diturunkan, Karmila Sari belum memberikan tanggapan atau klarifikasi langsung terkait beredarnya video tersebut, meski upaya konfirmasi telah dilakukan melalui pesan WhatsApp.
Sementara itu, video yang beredar turut disertai narasi yang membandingkan situasi saat ini dengan masa pemerintahan sebelumnya, serta menyinggung persoalan keuangan daerah seperti keterlambatan pembayaran gaji honorer, TPP ASN, serta hak-hak perangkat desa yang belum cair.
Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan penjelasan resmi terkait kondisi keuangan dan pembayaran tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat, serta menjaga transparansi dalam penggunaan fasilitas negara. (*)
Editor :Weny Christina
