KEMENKES NONAKTIFKAN STR DOKTER KANDUNGAN TERLIBAT KASUS PELECEHAN SEKSUAL PASIEN DI GARUT

UpdateiNews-Garut, 20 April 2025 – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara Surat Tanda Registrasi (STR) milik seorang dokter kandungan di Garut, Jawa Barat, yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasien saat pemeriksaan USG.

Langkah ini dilakukan setelah rekaman CCTV dari ruang praktik dokter tersebut viral di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak dokter laki-laki tersebut melakukan tindakan yang tidak pantas terhadap pasien perempuan yang sedang dalam kondisi lemah dan rentan saat pemeriksaan kehamilan.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Widyawati, dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) untuk mencabut permanen STR dokter tersebut.

> “Kami tidak menoleransi tindakan pelecehan dalam bentuk apapun, terlebih jika dilakukan oleh tenaga medis terhadap pasien. STR dokter tersebut telah kami nonaktifkan sementara, dan kami sudah mengajukan permohonan pencabutan secara permanen kepada KKI,” tegas Widyawati.

STR adalah dokumen resmi yang menjadi syarat utama bagi seorang tenaga kesehatan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik (SIP). Jika STR dicabut, maka SIP otomatis tidak berlaku, dan dokter tersebut tidak dapat lagi menjalankan praktik medis.

Selain itu, Kemenkes juga telah merekomendasikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut untuk segera mencabut SIP yang dimiliki dokter tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan tanpa gangguan, serta menjamin keamanan dan kenyamanan pasien di fasilitas kesehatan.

Sementara itu, pihak kepolisian telah menangkap dokter yang bersangkutan dan menetapkannya sebagai tersangka. Proses penyidikan masih terus berjalan, dan polisi tengah mendalami kemungkinan adanya korban lain dalam kasus ini.

Kementerian Kesehatan menegaskan komitmennya dalam menegakkan standar etik dan profesionalisme tenaga kesehatan, serta tidak akan ragu menindak tegas pelaku pelanggaran yang mencederai kepercayaan publik terhadap profesi dokter.(*)

Editor:Weny Christina