Meski telah bermasalah sejak tahun 2023, sederet kasus pelanggaran Perda hingga dugaan pungli disebutkan di bawah komando Zulfahmi Adrian. Pertunjukan “nyaris tanpa bekas” ini kini menuai kritik tajam dari publik dan legislatif.
Perbarui Berita | Pekanbaru,(28/06/25) – Sorotan masyarakat kini mengarah pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru, khususnya kepada sang komandan, Zulfahmi Adrian, yang telah menjabat sebagai Kepala sejak awal tahun 2023. Dalam rentang waktu tersebut, publik tidak melihat jejak-jejak kekuatan Perda yang kuat. Sebaliknya, sejumlah kasus yang disebutkan, sementara tindakan tegas justru sedikit terdengar.
Di tengah ekspektasi masyarakat atas ketegasan penertiban tempat hiburan malam (THM), parkir pembohong, reklame ilegal, hingga pelanggaran jam operasional, kinerja Satpol PP justru dibahas. Beberapa THM tetap buka saat Ramadhan dan beroperasi hingga dini hari, padahal jelas-jelas melewati Surat Edaran (SE) Wali Kota maupun Perda Ketertiban Umum. Salah satu THM yang tetap buka bahkan berada tak jauh dari organisasi warga.
”Sudah kami sampaikan ke Satpol PP, tapi sampai malam ke-22 Ramadhan mereka (THM) masih buka. Ada apa ini?” kata anggota DPRD Pekanbaru, Safri Syarif , pada pekan lalu.
Tak hanya itu, dugaan pungli juga terjadi di internal Satpol PP. Pada Juni 2024 lalu, tiga anggota tertangkap meminta uang Rp3 juta kepada seorang nenek bernama Mardiana dengan dalih biaya perizinan. Meski Zulfahmi mengklaim telah mengembalikan uang dan menindak bawahannya, kasus ini menjadi catatan kelam soal pengawasan internal dan etika aparat.
📉 Penegakan Perda: Seremonial atau Serius?
Zulfahmi memang pernah mengumpulkan tempat hiburan seperti Heaven 2 pada akhir 2024, namun segel-segel tersebut sering kali berubah jadi seremonial belaka, karena lokasi serupa kemudian kembali beroperasi dengan nama baru atau izin baru yang tetap tak beres.
Warga menyebut kinerja Satpol PP seperti “hantu senyap”: muncul saat apel dan konferensi pers, namun hilang saat dibutuhkan masyarakat. Kritik ini mulai tumbuh subur di media sosial dan ruang diskusi publik.
📊 Minim Capaian, Tapi Eksis di Acara-acara
Beberapa media mencatat kehadiran Zulfahmi dalam berbagai agenda olahraga antar-OPD, acara adat, hingga rapat forum CSR. Namun hingga kini, tidak ada laporan kinerja Satpol PP yang transparan dan berdasarkan data lapangan mengenai jumlah pelanggaran yang berhasil ditindak secara permanen.
”Yang viral itu justru saat mereka foto-foto diterima. Tapi apakah THM-nya benar-benar tutup? Masyarakat tahunya, beberapa hari kemudian buka lagi,” ujar seorang aktivis mahasiswa, Kamal Siregar.
📣 Komentar Pakar: “Kinerja Kosmetik, Lemah di Eksekusi”
Dr. Elmand Leonard, pengajar dan pakar hukum administrasi publik dari Universitas Riau, menilai bahwa kinerja Satpol PP Pekanbaru di bawah Zulfahmi Adrian tampak hanya bersifat kosmetik dan seremonial.
”Penegakan Perda itu bukan hanya soal razia dan penerimaan yang difoto lalu viral. Tapi bagaimana efek jera tercipta, dan apakah aturan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Yang kita lihat hari ini justru Satpol PP terkesan cari aman, tidak punya taji.”
Elmand menyoroti inkonsistensi Satpol PP dalam menindak pelanggaran tempat hiburan malam, parkir liar, hingga pelanggaran reklame yang semakin menjamur di tengah kota.
“Zulfahmi seharusnya paham, bahwa jabatan Kasatpol PP bukan jabatan representatif, melainkan eksekutif. Ketika instrumen ketertiban lemah, maka wibawa pemerintahan juga akan roboh,” tegasnya.
🗨️ Pandangan Masyarakat: Kritik Makin Terbuka
Nur Azmi, aktivis Forum Kota Ramah Warga Pekanbaru (FOKORWA), menyebut bahwa keresahan warga atas kinerja Satpol PP sudah mencapai titik jenuh. Ia menilai Satpol PP lebih sibuk tampil dalam agenda-agenda seremonial ketimbang hadir menertibkan kota.
“Trotoar dipakai parkir, cafe buka sampai jam 3 pagi, dan PKL terusir tapi THM dibiarkan. Ini jelas diskriminatif. Warga bingung, siapa sebenarnya yang sedang dilindungi Satpol PP?”
📌 DPRD Dorong Evaluasi Menyeluruh
Sejalan dengan suara publik, Ketua DPRD Komisi 2 Zainal Arifin , kembali menegaskan perlunya Pemko mengevaluasi Kasatpol PP Pekanbaru.
“Sudah terlalu lama Satpol PP dibiarkan beroperasi dengan gaya lama. Kalau tidak mampu bergerak tegas, lebih baik diganti dengan sosok baru yang berani menabrak kepentingan,” katanya.
⚠️ Evaluasi & Sorotan LHKPN
Sorotan juga datang dari organisasi kepemudaan yang e-government Aliansi Pemuda Jaga Pekanbaru (APJP) Bob Riau bahkan mendesak KPK untuk menelusuri LHKPN milik Zulfahmi Adrian, yang disebut stagnan dan perlu diverifikasi lebih dalam.
“Kami ingin memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam penegakan Perda. Satpol PP jangan sampai jadi alat kosmetik politik dan Satpol PP dimata masyarakat tidak berkerja” ujar Ketua Aliansi Pemuda Jaga Pekanbaru Bob Riau dalam keterangannya.
📣 Opini Publik: Saatnya Evaluasi Total
Muncul wacana kuat bahwa Wali Kota Pekanbaru perlu segera mengevaluasi posisi Kasatpol PP, demi mengembalikan marwah institusi sebagai garda depan ketertiban umum. Beberapa pihak menyebut, jika kinerja seperti ini dibiarkan, maka akan muncul preseden buruk bahwa hukum hanya berlaku bagi mereka yang lemah dan tak berlindung.
Kini Zulfahmi Adrian berada di persimpangan antara evaluasi dan pembuktian. Apakah ia hanya “Kasatpol PP foto seremonial“, atau sanggup membuktikan bahwa dirinya masih pantas dipercaya sebagai ujung tombak penegakan Perda?
Waktu akan menjawab. Tapi suara publik, kini sudah mulai lantang.(*)
Berita ini dibuat berdasarkan investigasi fan komentar dari narasumber sesuai fakta dan data dilapangan
Rilis: Redaksi
Editor: When
