FSPKSI dan PGRI Riau Bahas Program Kesejahteraan Guru Honorer, Dorong Sinergi Nyata

UPDATEINEWS|PEKANBARU,(10/09/25) –Federasi Serikat Pekerja Kependidikan Seluruh Indonesia (FSPKSI) DPD Provinsi Riau menggelar pertemuan penting dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Riau. Kegiatan yang berlangsung di Aula Rapat Kantor PGRI Provinsi Riau pada pukul 10.25 WIB ini membahas langkah konkret memperjuangkan kesejahteraan guru honorer, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Ketua DPD FSPKSI Provinsi Riau, Edtris, menegaskan komitmen organisasinya untuk bergerak bersama PGRI.

“Kami siap menjalankan program demi kemakmuran dan kesejahteraan guru-guru. Dengan kebersamaan, kita akan memberikan edukasi positif baik kepada instansi negeri, swasta, maupun para guru honorer,” ujarnya.

Sementara itu, Desi Qudarsi, Ketua Biro Kaderisasi PGRI Provinsi Riau, menilai kehadiran FSPKSI sebagai mitra strategis sangat krusial.

“Ini sangat membantu dan mendukung kinerja PGRI demi terwujudnya pendidikan yang sehat, profesional, serta meningkatkan kesejahteraan para guru, termasuk honorer negeri maupun swasta,” tutur Desi.

Hal senada juga disampaikan Sugito, S.Sos., M.M., CPA, Wakil Ketua PGRI Provinsi Riau. Ia menekankan pentingnya penghargaan terhadap guru sebagai pilar utama pendidikan.

“Setiap guru adalah insan yang tinggi derajatnya. Tanpa guru, kita tidak akan memperoleh ilmu pengetahuan dan manfaat bagi bangsa serta keluarga. Karena itu, perhatian serius terhadap tenaga pendidik dan kependidikan harus terus dilakukan secara berkesinambungan,” tegas Sugito.

Lebih lanjut, Sugito menambahkan bahwa kualitas pendidikan merupakan tolok ukur kemajuan bangsa.

“Pendidikan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Besarnya sebuah bangsa diukur dari baik atau tidaknya pendidikan di negara tersebut. Hal ini sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen menyejahterakan para pendidik agar Indonesia mampu bersaing di kancah internasional,” tutupnya.

Suara Peserta: Harapan dari Lapangan

Beberapa peserta yang hadir juga menyampaikan aspirasinya. Reni, seorang guru honorer di Pekanbaru, berharap kerja sama antara dua organisasi besar ini tidak berhenti di meja rapat.

“Kami ingin hasil nyata, misalnya regulasi yang lebih jelas soal pengangkatan, serta perlindungan hak-hak kami sebagai pendidik,” ucapnya.

Guru swasta, Anton, menambahkan bahwa kesejahteraan guru sering hanya jadi jargon politik.

“Kalau dua organisasi ini benar-benar kompak, kami yakin suara guru bisa lebih didengar pemerintah,” katanya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal kebangkitan gerakan kolektif guru di Riau. Bukan hanya memperjuangkan honor yang layak, tapi juga mengawal kebijakan pendidikan agar berpihak pada tenaga pendidik. Sebab, sebagaimana dikatakan Ki Hajar Dewantara, “Guru adalah teladan sekaligus penggerak peradaban.”(*(