Dugaan Pengadaan Laptop Kemendikbud: Digitalisasi Pendidikan atau Proyek Sarat Masalah?

UpdateiNews–Jakarta, 11 Juni 2025 — Program pengadaan laptop untuk sekolah yang digulirkan Kemendikbudristek di era Menteri Nadiem Makarim kembali menjadi sorotan. Program yang diluncurkan sejak 2021 dengan dalih mendukung digitalisasi pendidikan dinilai sejumlah pihak tidak efektif dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Pengadaan laptop yang dilakukan melalui mekanisme e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini sempat menghebohkan publik karena harga satuan laptop disebut mencapai Rp10 juta. Harga tersebut dinilai tidak sebanding dengan spesifikasi teknis perangkat yang diterima sekolah.

“Kalau kami lihat, spesifikasinya tidak berbeda jauh dengan laptop yang dijual di pasaran dengan harga Rp5 juta. Kenapa bisa sampai dua kali lipat?” ujar Ahmad Fauzi, pengamat kebijakan publik dari Institute for Transparency and Reform (InTrans).

Tak hanya masalah harga, efektivitas distribusi dan penggunaan laptop juga dipertanyakan. Di beberapa daerah, perangkat dilaporkan tidak bisa digunakan secara maksimal karena keterbatasan listrik, koneksi internet, bahkan ketiadaan guru yang mampu mengoperasikan perangkat tersebut.

Namun, Kemendikbudristek membantah adanya penyelewengan. Dalam keterangan resmi, kementerian menyatakan bahwa pengadaan laptop dilakukan oleh pemerintah daerah menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan harga yang telah mencakup perangkat keras, sistem operasi, layanan purnajual, dan pelatihan teknis.

“Kami justru ingin memperkuat ekosistem digital dan produk dalam negeri. Produk yang dibeli adalah buatan lokal seperti Zyrex, Advan, dan Axioo,” kata Nadiem Makarim dalam sebuah wawancara pada 2022.

Hingga kini, belum ada proses hukum resmi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait pengadaan tersebut. Meski begitu, dorongan dari masyarakat sipil dan sejumlah anggota DPR untuk mengevaluasi dan mengaudit program ini secara menyeluruh terus bergema.

“Program digitalisasi itu bagus, tapi jangan sampai jadi proyek bancakan yang ujung-ujungnya membebani negara,” ujar anggota Komisi X DPR RI, Rieke Diah Pitaloka.

Program pengadaan laptop ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang pemerintah untuk mendukung transformasi digital pendidikan hingga tahun 2024, dengan anggaran mencapai Rp17 triliun. Namun di tengah kritik dan ketimpangan infrastruktur di daerah, publik mempertanyakan: digitalisasi pendidikan atau sekadar proyek sarat masalah?(*)

Rilis       : Team Redaksi

Editor    : Weny Christina