Demokrasi Terbakar di Buru

UpdateiNews | Kab. Buru Maluku, (23/04/25) – Ketika Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buru terbakar pada akhir Februari 2025, publik dikejutkan oleh skala kerusakan yang ditimbulkan. Namun jauh lebih mengejutkan daripada api yang melalap dinding-dinding kantor negara itu, adalah kenyataan bahwa api tersebut sengaja dinyalakan oleh orang dalam—bendahara KPU sendiri.

Motifnya tidak kalah memilukan: menghilangkan dokumen pertanggungjawaban dana Pilkada sebesar Rp33 miliar. Bukan sekadar kejahatan administratif, tindakan ini adalah sabotase terhadap sistem demokrasi. Dan yang lebih mencemaskan, hal ini tidak terjadi di ruang gelap yang jauh dari jangkauan hukum, melainkan di jantung lembaga negara yang seharusnya menjaga integritas pemilu.

Kasus ini menjadi simbol telanjang betapa ringkihnya sistem pengawasan internal lembaga pemilu. Bila seorang bendahara bisa menyewa eksekutor untuk membakar bukti korupsi tanpa deteksi dini, maka yang harus ditinjau ulang bukan hanya individu pelaku, tapi juga sistem yang melindunginya selama ini.

Kita tidak bisa lagi mengandalkan narasi “oknum”. Sudah waktunya publik dan negara menuntut pertanggungjawaban yang struktural. Transparansi dan pengawasan melekat harus menjadi standar, bukan retorika tahunan menjelang pemilu. Dan penegakan hukum harus setajam api yang membakar gedung itu—bukan tumpul ke atas.

Lebih dari itu, insiden ini harus jadi titik balik. Demokrasi bukan sekadar kotak suara dan bilik pemilu. Ia hidup dari kepercayaan rakyat terhadap proses. Dan kepercayaan itu kini sedang terpanggang di atas abu yang belum benar-benar dingin.

Jika negara tidak tegas hari ini, jangan salahkan bila rakyat berhenti percaya esok hari. (*)

Rilis: Redaksi

Editor: When