UpdateiNews| Jakarta, (28/05/25) — Proyek digitalisasi pendidikan yang digembar-gemborkan sebagai lompatan besar kemajuan di era Menteri Nadiem Makarim, kini justru menjadi sorotan tajam publik. Bukan karena keberhasilannya, tapi karena dugaan korupsi jumbo yang menyeret nama-nama penting dan berpotensi merugikan negara hingga Rp9,9 triliun.
Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menyelidiki proyek pengadaan Chromebook dan perangkat digital lainnya pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk periode 2019–2022. Kecurigaan kuat mengarah pada mark-up harga, kualitas barang yang rendah, dan proses pengadaan yang sarat kejanggalan.
💥 Digitalisasi Gagal, Sekolah Jadi Korban
Alih-alih menjadi solusi, proyek ini justru menyisakan luka digitalisasi. Ribuan sekolah di daerah menerima perangkat tak layak pakai. Banyak Chromebook yang rusak, sistem tak bisa dijalankan, hingga sekolah tetap terpaksa kembali ke metode konvensional.
“Sekolah kami dapat laptop, tapi tak bisa digunakan. Baterainya soak, internet tak mendukung, dan teknisi tak ada,” ungkap seorang kepala sekolah di NTT.
Proyek yang seharusnya menjembatani kesenjangan teknologi, justru memperlebar jurang ketimpangan pendidikan. Puluhan miliar rupiah yang seharusnya menyentuh siswa, menguap tanpa hasil nyata.
🎙️ Komentar Ahli: “Koruptor di Sektor Pendidikan adalah Pengkhianat Bangsa”
Dr. Syamsul Huda, pakar kebijakan publik dan antikorupsi dari UGM, mengecam keras dugaan korupsi ini:
“Korupsi di sektor pendidikan adalah bentuk pengkhianatan paling menjijikkan terhadap masa depan bangsa. Ini bukan cuma soal uang—ini merampas hak anak-anak untuk belajar, untuk maju, dan untuk bermimpi.”
Ia juga menambahkan bahwa aktor-aktor yang terlibat harus dikejar sampai ke akar, termasuk pengambil keputusan strategis di level kementerian.
“Jika pelakunya ada di pucuk pimpinan, maka tidak boleh ada kompromi. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan dan di hadapan publik.”
⚖️ Kejagung: Tegas dan Tak Pandang Bulu
Langkah Kejagung patut diapresiasi. Di tengah tekanan politik dan sensitivitas kasus, Kejagung tetap membuka peluang untuk memanggil eks Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai saksi, menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan.
“Siapa pun yang mengetahui alur pengambilan kebijakan akan kami mintai keterangan, termasuk Pak Nadiem,” kata seorang pejabat Kejagung.
Tindakan ini menegaskan keberanian Kejagung dalam membongkar praktek busuk di balik proyek nasional yang menyangkut masa depan generasi muda.
🧠 Tuntutan Publik: Bersihkan Pendidikan dari Bandit Anggaran
Kasus ini bukan sekadar perkara hukum, tapi krisis moral dalam birokrasi. Di tengah perjuangan guru dan siswa yang kekurangan fasilitas, elite justru diduga memanfaatkan proyek digitalisasi untuk memperkaya diri.
Jika tidak ditindak tegas, kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan bisa hancur total.
🏆 Apresiasi untuk Kejagung
Di tengah keprihatinan publik, Kejagung menunjukkan integritasnya. Dalam era kepercayaan publik yang kian menipis, keberanian menindak dugaan korupsi skala besar di kementerian strategis patut mendapat pengakuan nasional.(*)
Rilis: Redaksi
Editor: When
