“Anggaran Dikorup, Rakyat Dirugikan! Kejaksaan Kejar Dalang SPPD Fiktif”

UpdateiNews | Bengkalis,(30/07/25)-Dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis memasuki babak serius. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis menyatakan komitmen penuh untuk menuntaskan perkara yang telah naik ke tahap penyidikan sejak Februari 2025 itu secara akuntabel dan kredibel.

Dalam keterangannya kepada Pekanbaru Pos pada Selasa, 29 Juli 2025, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Nadda Lubis, S.H., M.H, melalui Kasi Intelijen Wahyu Ibrahim, SH, MH, mengungkapkan bahwa tim penyidik telah memeriksa puluhan saksi dari internal Dinas Sosial. Pemeriksaan ini disebut sebagai bagian dari upaya integrasi pengumpulan alat bukti dan penghitungan kerugian negara.

“Penyidik saat ini fokus mengintegrasikan alat bukti, termasuk pemeriksaan puluhan saksi. Kami juga sedang menunggu hasil keterangan ahli terkait penghitungan kerugian negara,” jelas Wahyu.

Namun, di balik proses hukum yang berjalan, Wahyu juga mengakui adanya hambatan. Salah satunya adalah pergantian kepemimpinan di Kejari Bengkalis dan musibah wafatnya pimpinan sebelumnya, yang sedikit banyak mengganggu ritme penyidikan.

“Ada transisi kepemimpinan, bahkan sempat terjadi musibah wafatnya pimpinan kami, itu tentu berpengaruh pada percepatan proses,” tambahnya.

Meski demikian, Kejari menegaskan bahwa tak ada celah bagi kasus ini untuk dibiarkan mengendap. Penuntasan perkara ini disebut menjadi prioritas, sebagai bagian dari komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan integritas pelayanan publik.

Modus SPPD Fiktif dan Tuntutan Transparansi

Dugaan korupsi yang menyeret institusi publik seperti Dinas Sosial bukan hanya mencederai keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan sistem pemerintahan lokal. Skema SPPD fiktif sendiri biasanya melibatkan manipulasi dokumen perjalanan dinas, dengan pelaporan seolah-olah kegiatan atau perjalanan tersebut benar terjadi, padahal tidak pernah dilakukan.

Pakar hukum administrasi dari Universitas Islam Riau, Dr. Hendra Saputra, SH, MH, menyatakan bahwa pola seperti ini sudah klasik dan seharusnya bisa dicegah melalui pengawasan internal yang lebih ketat.

“Jika sudah menyentuh puluhan saksi dan masih di tahap penyidikan, maka penting bagi Kejari untuk menghindari tarik-ulur. Kasus ini punya potensi besar membuka jaringan korupsi yang lebih luas,” tegas Hendra.

Dorongan Publik: Transparansi, Bukan Sekadar Janji

Masyarakat Bengkalis menaruh harapan besar terhadap keseriusan penegakan hukum dalam kasus ini. Terlebih, isu penyalahgunaan dana perjalanan dinas sudah lama menjadi ‘rahasia umum’ di berbagai instansi pemerintahan daerah. Aktivis anti-korupsi lokal bahkan mendesak agar Kejaksaan juga membuka kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar Dinas Sosial jika alat bukti mengarah ke sana.

Catatan Redaksi:

Kasus SPPD fiktif bukan hanya soal uang negara yang digerogoti, tetapi juga tentang sikap mental pejabat publik dalam menyalahgunakan kepercayaan. Jika Kejari Bengkalis berhasil membongkar kasus ini secara tuntas, itu bisa menjadi preseden positif untuk membersihkan ruang-ruang publik dari praktik akal-akalan anggaran.(*)

Rilis: Redaksi

Editor: Wheny