UpdateiNews| Bengkalis,(28/05/25) – Kinerja Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Bengkalis, Ady Pranoto, kembali menuai sorotan tajam. Desakan untuk mencopotnya dari jabatan kini semakin menguat setelah Anggota Komisi II DPRD Bengkalis, Firman, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap memburuknya layanan di pelabuhan penyeberangan Roll On Roll Off (Roro).
Firman menilai, hingga saat ini tidak ada langkah konkret dari Dinas Perhubungan dalam menanggapi berbagai permasalahan di pelabuhan Roro, khususnya di Pelabuhan Air Putih Bengkalis dan Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu. Kedua lokasi ini bahkan disebutnya sebagai “titik rawan kericuhan” akibat pengelolaan yang dinilai semakin amburadul dan tanpa arah.
“Sudah bertahun-tahun rakyat mengeluh, tapi Kadishub diam seribu bahasa. Pelayanan buruk ini seperti dibiarkan mengakar. Ini bukan hanya soal kinerja, tapi soal tanggung jawab publik yang diabaikan,” tegas Firman.
Masyarakat Resah: “Kami Harus Menginap di Mobil!”
Kekecewaan yang sama juga disuarakan masyarakat. Warga mengaku harus mengantre berjam-jam hingga bermalam di pelabuhan karena keterlambatan dan buruknya manajemen jadwal kapal.
“Kami datang jam 5 sore, baru bisa nyebrang jam 8 pagi besoknya. Tidur di mobil dengan anak kecil, tanpa fasilitas. Ini bukan negara darurat, tapi pelayanannya lebih parah dari bencana,” ujar Dian, warga Kecamatan Bukit Batu yang rutin menggunakan jasa Roro.
“Kalau memang tidak mampu mengatur sistem, mundur saja. Jangan jadikan rakyat kelinci percobaan dari ketidakmampuan birokrasi,” tambah Rijal, sopir travel antar-kabupaten yang sudah 3 kali batal menyeberang karena kapal tak beroperasi sesuai jadwal.
Desakan Mencopot Kadishub Mencuat
Firman menyatakan bahwa pihak DPRD akan membawa persoalan ini ke tingkat lebih tinggi jika Bupati Bengkalis Kasmarni tidak segera mengambil tindakan tegas.
“Kalau Bupati diam, artinya pembiaran ini direstui. Maka kami akan panggil secara resmi melalui rapat kerja dan dorong pencopotan Kadishub,” katanya.
Situasi ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah, yang dinilai gagal memberi pelayanan publik yang layak. Kebutuhan dasar seperti transportasi justru menjadi sumber penderitaan masyarakat akibat buruknya tata kelola dan minimnya pengawasan.
Butuh Solusi, Bukan Janji
Masyarakat berharap pemerintah berhenti memberikan janji kosong. Perbaikan sistem penyeberangan, evaluasi menyeluruh terhadap manajemen Roro, serta rotasi pejabat yang tidak kompeten dinilai menjadi langkah awal yang mendesak.
“Kami butuh solusi, bukan seremoni. Yang di atas bisa naik pesawat, kami di bawah berjuang di kapal penuh sesak. Mana keadilannya?” tutup seorang warga sambil menunjuk antrian kendaraan yang mengular.(*)
Rilis: Redaksi
Editor: When
