UpdateiNews | SIAK, (26/05/25) — Hari-hari awal kepemimpinan Bupati Siak terpilih, Afni Zulkifli, langsung dihadapkan pada tantangan besar: tunda bayar kegiatan tahun anggaran 2024 yang membengkak hingga Rp327 miliar. Situasi pelik ini memaksa Bupati perempuan pertama di Siak itu untuk bertindak cepat dan tepat dalam mengelola keuangan daerah.
Dalam upaya menata ulang prioritas fiskal, Afni bersama Tim Transisi—yang terdiri dari akademisi, mantan birokrat, profesional muda, dan pejabat senior—telah mulai menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai fondasi kebijakan 5 tahun ke depan.
Refocusing dan Rasionalisasi: Utang Didahulukan, Proyek Ditunda
Dalam rapat kerja strategis yang berlangsung pekan lalu di Kantor Bapperida Kabupaten Siak, Afni menegaskan langkah-langkah prioritas dalam pengelolaan anggaran 2025. Salah satu arahannya adalah menunda lelang proyek-proyek fisik yang tidak bersifat mendesak.
”Proyek fisik yang tidak terlalu urgen lebih baik ditunda. Prioritas utama kita adalah menyelesaikan kewajiban utang daerah. Ini soal integritas keuangan dan komitmen kita kepada mitra kerja serta masyarakat,” tegas Afni, Senin (26/5/2025).
Pemkab Siak melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga telah menyepakati perlunya rasionalisasi belanja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurut laporan Plt Sekda, dari total tunda bayar Rp327 miliar, baru sekitar Rp40 miliar yang berhasil diangsur.
”Pembayaran utang akan dilakukan bertahap. Namun seluruh belanja OPD harus diverifikasi ulang. Tidak boleh ada anggaran yang jalan tanpa justifikasi manfaatnya kepada rakyat,” lanjut Afni.
Skala Prioritas: Dampak Langsung untuk Rakyat
Kegiatan dan belanja yang memiliki output langsung terhadap kesejahteraan masyarakat akan menjadi prioritas anggaran. Sebaliknya, program yang berdampak minim akan digeser untuk mendukung kebutuhan yang lebih strategis dan mendesak.
Selain efisiensi, Bupati Afni juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses perencanaan hingga pelelangan. “Perlu ada keterbukaan. Semua proses harus jelas, bisa dipertanggungjawabkan, dan dikomunikasikan ke publik. Ini bagian dari komitmen jujur-jujuran kepada rakyat,” tegasnya.
Program Janji Kampanye Tetap Diupayakan
Di tengah ketatnya ruang fiskal, Bupati Siak tetap berupaya memenuhi visi-misi yang diusungnya selama kampanye. Salah satu program prioritas adalah seragam sekolah gratis yang diupayakan terealisasi di tahun ajaran baru ini.
Afni juga meminta peningkatan anggaran pada sektor pertanahan yang krusial untuk mendukung pemetaan dan pengurusan hak atas tanah dan kawasan hutan masyarakat Siak.
”Kita ingin tahun ini sudah ada peta penguasaan lahan versi Pemkab Siak. Ini penting karena urusan hak tanah rakyat bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan sambil lalu. Harus ada progres nyata,” ujarnya.
Dukungan BPKAD: “Kita Jaga Kredibilitas Fiskal Daerah”
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Siak, RAJA INDOR, P.S, SE., M.Si, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan yang diambil Bupati.
”Kami di BPKAD mendukung penuh arahan Ibu Bupati untuk fokus pada penyelesaian kewajiban daerah. Ini langkah penting menjaga kredibilitas fiskal dan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujar Raja.
Ia juga menegaskan bahwa BPKAD tengah melakukan audit internal dan sinkronisasi data pembayaran untuk memastikan seluruh proses berjalan efisien dan tepat sasaran.
”Setiap rupiah yang dibelanjakan harus punya dampak. Kami pastikan belanja daerah ke depan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada masyarakat,” pungkasnya.(*)
Rilis: Redaksi
Editor: When
