UpdateiNews | Pekanbaru – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menunjukkan langkah tegas dalam menjaga kesinambungan roda pemerintahan dengan mengajukan izin ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melaksanakan seleksi terbuka (asesmen) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, yakni Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau.
Langkah ini menyusul kekosongan jabatan strategis tersebut pasca pengunduran diri SF Hariyanto yang mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Riau dalam Pilkada Serentak 2024. Saat ini, jabatan Sekdaprov hanya diisi oleh Penjabat (Pj) sementara, dan Pemprov ingin segera menetapkan pejabat definitif demi stabilitas dan efektivitas birokrasi.
“Iya, kami telah mendapat perintah Pak Gubernur Riau untuk memproses seleksi jabatan Sekdaprov Riau definitif,” tegas Plt Kepala BKD Riau, Zulkifli Syukur.
Zulkifli menjelaskan, seluruh dokumen administrasi telah disiapkan dan permohonan izin seleksi telah dikirimkan ke BKN serta Kemendagri. Sesuai aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kepala daerah baru yang belum enam bulan menjabat harus memperoleh izin dari Kemendagri untuk melakukan seleksi jabatan tinggi.
“Secara teknis, rekomendasi memang dari BKN, tapi secara kebijakan itu kewenangan Kemendagri. Suratnya sudah kami sampaikan,” tambahnya.
Proses perizinan ini diperkirakan memakan waktu sekitar lima hingga tujuh hari kerja, tergantung kelengkapan dokumen dan kepadatan pengajuan di dua lembaga tersebut. Jika semua berjalan lancar, Riau akan segera memiliki Sekdaprov definitif dalam waktu dekat.
Langkah ini tidak hanya mencerminkan keseriusan Pemprov Riau dalam menjalankan pemerintahan yang tertib aturan, tapi juga memberikan pesan kuat soal pentingnya kepastian struktur birokrasi demi pelayanan publik yang optimal.
Dengan percepatan proses ini, masyarakat Riau patut menaruh harapan pada hadirnya pemimpin birokrasi yang kompeten, profesional, dan siap membawa pemerintahan menuju tata kelola yang lebih baik. (*)
Editor: When
