UPDATEINEWS | PEKANBARU,(15/08/25) – Defisit APBD Riau 2025 sebesar Rp1,76 triliun seharusnya menjadi alarm merah untuk berhemat. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya. Di balik pidato manis soal “efisiensi”, Pemerintah Provinsi Riau membelanjakan uang rakyat untuk barang mewah seakan krisis hanya berlaku untuk rakyat dan ribuan ASN, bukan untuk kursi kekuasaan.
LSM Benang Merah Keadilan mengungkap pembelian matras mewah seharga Rp149.067.450 pada Juni 2025 untuk kediaman Gubernur Abdul Wahid. Fakta ini hanyalah puncak gunung es dari rangkaian pengadaan serupa selama dua tahun terakhir.
📅 Pola Belanja Mewah yang Berulang
Tahun 2024:
- 19 Maret: 2 unit Sofa Set Meja @Rp63,5 juta (Rp127 juta) + 1 Sofa Set Elegan Rp64,5 juta
- 20 Maret: Tempat Tidur + Divan Rp148,4 juta
- 22 November: Gorden & Vitrase 125 m² @Rp1,18 juta (Rp147,5 juta)
- 28 November: Karpet Cambridge 160 m @Rp1,185 juta (Rp189,6 juta)
📌 Semua paket dikerjakan CV Sultan Hamdan Halmahira lewat pemecahan paket.
Tahun 2025:
- 12 Juni: Matras Mewah Rp149.067.450
- 12 Juni: Gorden & Vitrase 337 m² Rp149.628.000
- 12 Juni: Karpet 115 m Rp137.734.350
📌 Dikerjakan CV Jaya Acheva Mandiri, kontrak di hari yang sama.
🔍 Modus dan Dugaan Pelanggaran
Direktur LSM Benang Merah, Idris, menduga pengadaan dipisah-pisah untuk menghindari tender dan e-katalog, melanggar Perpres 16/2018 Pasal 20 dan SE LKPP 5/2024.
“Barangnya mewah, harganya tinggi, pembelian tiap tahun, rekanannya itu-itu juga, kontraknya barengan. Ini pola yang harus diusut,” tegas Idris.
⚡ Efisiensi ala Sultan
Ironinya terasa pahit. Maret 2025, Gubernur Abdul Wahid mengaku hanya tidur 3 jam sehari memikirkan defisit, sambil memotong Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ribuan ASN.
Tiga bulan kemudian, kasur mewah seharga gaji tahunan PNS golongan rendah kembali masuk daftar belanja.
“Kalau efisiensi cuma berlaku untuk rakyat dan PNS, tapi pejabat tetap tidur di kasur ratusan juta, ini bukan efisiensini pengkhianatan,” sindir Idris.
🤐 Pejabat Menghindar
Kepala Biro Umum Setdaprov Riau, Herman, sempat janji mengonfirmasi ke PPTK Idra Rosadi, tapi hilang kabar. Bahkan nomor wartawan diblokir. Gubernur Wahid juga bungkam hingga berita ini diturunkan kabarnya beliau di jakarta.
⚖️ Potensi Jerat Hukum
– Perpres 16/2018 Pasal 20 : larangan pemecahan paket untuk hindari tender.
– SE LKPP 5/2024 : larangan pembelian barang/jasa bernilai tinggi di luar e-katalog.
– Pasal 3 UU Tipikor : perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.
❓ Pertanyaan Publik
– Kenapa barang sejenis dibeli hampir setiap tahun?
– Apakah ada hubungan khusus antara rekanan dan pejabat pengadaan?
– Apakah ini “efisiensi” atau “kemewahan berjamaah”?
Selama pola ini dibiarkan, rakyat dan ASN diminta mengencangkan ikat pinggang, sementara pejabat menikmati kasur empuk dari uang rakyat. Efisiensi telah berubah menjadi lelucon, dan APBD Riau menjadi pesta tertutup bagi segelintir orang di lingkar kekuasaan.(*)
Rilis: Redaksi
Editor: Wheny
