UpdateiNews | Pekanbaru,(08/05/25) – Nama Zulken SP, Lurah Agrowisata Kecamatan Rumbai Barat, kembali mencuat ke publik. Setelah sebelumnya menjadi sorotan akibat dugaan keterlibatannya dalam polemik perizinan peternakan babi dan pembangunan kantor lurah yang mangkrak, kini ia viral lantaran diduga melontarkan kata-kata makian kepada warga perempuan secara terbuka di tengah proses pengukuran tanah di wilayahnya.
Peristiwa ini terekam oleh warga dan menyebar luas di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak Zulken SP dengan nada tinggi menyudutkan seorang perempuan warga Rumbai Barat, memicu kecaman dari berbagai kalangan.
“Ini bukan pertama kalinya beliau membuat keonaran. Dulu waktu urusan kandang babi, kami juga merasa ditipu,” ujar Sulastri, tokoh masyarakat Rumbai Barat. “Sekarang main maki-maki warga perempuan di depan umum. Di mana rasa malu dan tanggung jawab pejabat publik?”
Lebih mengkhawatirkan, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Pekanbaru terkait sanksi atau teguran atas tindakan sang lurah. Ini menimbulkan kesan bahwa Zulken SP kebal hukum dan tidak tersentuh mekanisme pengawasan birokrasi.
Komentar Pakar Hukum: Ada Potensi Pelanggaran Etik dan Hukum
Dihubungi secara terpisah, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Riau, Dr. Haris Ramdhani, menilai bahwa tindakan verbal seperti ini masuk kategori pelecehan jika disertai unsur penghinaan atau intimidasi.
“Secara etika, ini sudah mencederai martabat ASN. Secara hukum, jika terbukti ada unsur penghinaan atau perbuatan tidak menyenangkan, bisa dikenakan sanksi pidana sesuai KUHP. Tapi ironisnya, tidak ada langkah tegas dari pemerintah daerah. Ini preseden buruk,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bagaimana proyek pembangunan kantor lurah senilai Rp2,83 miliar yang mangkrak sejak tahun 2023 tidak pernah ditindaklanjuti secara serius.
Kritik Terhadap Lemahnya Pengawasan
Banyak pihak kini mempertanyakan keberadaan inspektorat dan sistem evaluasi kinerja aparatur negara. “Apa gunanya penilaian kinerja kalau orang yang berulah terus dibiarkan menjabat? Ini bukan hanya mencoreng citra lurah, tapi juga kepercayaan publik pada pemerintah,” ujar Yudi Marbun, aktivis antikorupsi lokal.
Ultimatum Warga dan Rencana Aksi
Puncak kekesalan warga kini mendidih. Gabungan LSM, tokoh masyarakat, dan beberapa awak media lokal dikabarkan tengah mempersiapkan aksi demonstrasi besar-besaran ke Kantor Walikota Pekanbaru dalam waktu dekat. Mereka menuntut pemecatan segera terhadap Zulken SP dan meminta Wali Kota tidak tinggal diam atas arogansi pejabat di bawahnya.
“Kalau dalam hitungan hari tidak ada tindakan, kami akan turun ke jalan. Ini bukan hanya soal satu orang lurah, tapi soal moral dan keadilan publik,” tegas Koordinator Aksi, Adi Putra dari Koalisi Masyarakat Anti Arogansi Aparat (KOMARA). (*)
“Berita ini ditulis berdasarkan data fakta dan investigasi jurnalis, jika ada pihak yang merasa dirugikan dalam pemberitaan ini, phak redaksi akan segera menanggapinya”
Rilis: Redaksi | Agus
Editor: When
