Updateinews | Pekanbaru, Riau (04/05/25) – Dunia pendidikan kembali tercoreng. Di tengah peringatan Hari Pendidikan Nasional, sebuah insiden memilukan terjadi di SMP Negeri 30 Limbungan Baru, Rumbai, Kota Pekanbaru. Seorang siswa kelas 9-3 tak bisa mengikuti ujian karena kartu ujiannya ditahan pihak sekolah. Alasannya: orang tua siswa belum melunasi uang seragam sekolah yang mencapai lebih dari satu juta rupiah.
“Sampai saat ini kartu ujian anak saya belum dikasih sama pihak sekolah. Alasannya belum lunasi uang baju. Padahal Senin ini sudah mau ujian,” ujar orang tua siswa dengan nada getir.
Sekolah yang dipimpin Kepala Sekolah Nuryenti Sofia dan Wakil Kepala Sekolah Yusra itu mendapat sorotan tajam dari publik. Tindakan menahan hak ujian siswa hanya karena belum membayar seragam dipandang sebagai bentuk diskriminasi sistemik terhadap anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Kepala Dinas Harus Bertindak
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Jamal, didesak untuk segera mengambil sikap tegas atas kejadian ini. Praktik penahanan kartu ujian karena alasan non-akademik harus dihentikan total dan diberikan sanksi keras kepada oknum yang terlibat.
“Pendidikan adalah hak semua anak. Tidak boleh ada siswa yang kehilangan haknya hanya karena alasan ekonomi seperti belum bayar seragam. Saya minta kepala dinas segera investigasi dan beri sanksi,” ujar seorang warga yang menyaksikan kegelisahan orang tua siswa.
Dewan Minta Evaluasi Total
Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari daerah pemilihan Rumbai, Lindawati (NasDem) juga angkat bicara. Mereka menilai kejadian ini sebagai alarm bagi Pemkot Pekanbaru untuk membersihkan dunia pendidikan dari oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangan.
“Ini memalukan, apalagi terjadi saat Hari Pendidikan Nasional. Kami minta Pemkot segera mengevaluasi total kepala sekolah dan wakilnya. Jika terbukti, mereka harus dicopot. Ini bentuk kekerasan struktural terhadap anak-anak miskin,” ujar Lindawati anggota dewan kota Pekanbaru dari partai Nasdem.
Walikota Diminta Copot Wakil Kepala Sekolah
Walikota Pekanbaru juga mendapat sorotan. Masyarakat meminta agar Wakil Kepala Sekolah Yusra segera dicopot sebagai bentuk tanggung jawab moral dan pembenahan dunia pendidikan.
Kejadian ini adalah tamparan keras bagi sistem pendidikan kita. Ketika anak-anak harus “membeli” haknya untuk ikut ujian dengan uang seragam, maka pendidikan bukan lagi jalan keluar dari kemiskinan, melainkan alat diskriminasi yang difasilitasi oleh sistem itu sendiri.
Negara harus hadir. Bukan lewat spanduk Hari Pendidikan Nasional, tapi lewat keberpihakan nyata pada anak-anak yang ingin belajar, walau dengan seragam seadanya. (*)
Rilis: Redaksi
Editor: When
