UpdateiNews-Yogyakarta(16/4) – Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan klarifikasi resmi terkait polemik keaslian ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam pernyataannya, UGM menegaskan bahwa Jokowi benar-benar pernah menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan dan lulus dari kampus tersebut pada tahun 1985. Pihak universitas menyatakan kesiapannya untuk menghadirkan seluruh bukti akademik jika diminta oleh pengadilan.
Polemik ini mencuat setelah seorang mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, menyampaikan keraguan terhadap keaslian skripsi Jokowi. Ia menyoroti penggunaan jenis huruf Times New Roman pada lembar pengesahan skripsi, yang menurutnya belum umum digunakan pada era 1980-an hingga awal 1990-an. Pernyataan tersebut kemudian menyebar luas dan menjadi perbincangan publik.
Menanggapi hal tersebut, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menyampaikan bahwa semua dokumen akademik Presiden Jokowi adalah sah dan teregistrasi resmi di universitas. Ia juga menjelaskan bahwa Jokowi aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dan dikenal baik oleh rekan-rekannya selama kuliah di UGM.
“Pak Jokowi memang benar lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Kami punya arsip dan dokumen akademik lengkap, dan kami siap menghadirkannya di pengadilan jika diminta,” ujar Sigit dalam keterangan pers di kampus UGM, Senin (15/4/2025).
Jokowi sendiri turut merespons isu tersebut. Ia menyatakan tidak keberatan untuk menunjukkan ijazah aslinya jika memang diperlukan oleh proses hukum. “Kalau memang diminta oleh pengadilan, saya siap hadir dan tunjukkan ijazah asli saya,” kata Jokowi saat diwawancarai di Istana Merdeka.
Meski klarifikasi telah diberikan oleh pihak UGM dan Presiden sendiri, sejumlah pihak seperti Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) masih mempertanyakan keabsahan dokumen akademik tersebut. Beberapa anggota TPUA bahkan sempat mendatangi Fakultas Kehutanan UGM dan kediaman Jokowi di Solo untuk meminta penjelasan lebih lanjut.
Pihak universitas menilai tudingan yang disampaikan tanpa dasar kuat bisa mencoreng nama baik institusi pendidikan serta pribadi Jokowi. Mereka berharap masyarakat dapat bersikap kritis namun tetap berpegang pada fakta dan bukti yang valid.
Dengan komitmen transparansi yang ditegaskan oleh UGM dan Jokowi, polemik ini diharapkan dapat segera berakhir melalui proses hukum yang adil dan objektif.(*)
Editor:Weny Christina
