32 Kursi Panas di Pemprov Riau: Pansel Evaluasi Pejabat, Rotasi Mengintai

UpdateiNews | Pekanbaru,(10/07/25) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai melaksanakan evaluasi kinerja dan uji kompetensi terhadap 32 pejabat eselon II. Proses ini akan berlangsung selama empat hari, mulai Jumat (11/7/2025) hingga Selasa (15/7/2025), dengan hari Ahad (13/7/2025) sebagai hari libur.

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Evaluasi Kinerja dan Uji Kompetensi Pejabat Tinggi Pratama (PTP) Pemprov Riau, Dr. M. Yafiz, membenarkan kegiatan tersebut.

“Iya, hari ini 32 pejabat eselon II Pemprov Riau mulai menjalani evaluasi kinerja dan uji kompetensi,” kata Yafiz, Jumat (11/7/2025).

Menurutnya, dalam proses tersebut, setiap pejabat diminta memaparkan hasil kinerjanya selama menjabat, dilanjutkan dengan sesi wawancara bersama tim pansel.

“Mereka mempresentasikan capaian kinerja selama ini, kemudian menjalani sesi wawancara sebagai bagian dari penilaian,” jelas Yafiz.

Adapun teknis pelaksanaan dibagi dalam empat hari:

• Hari pertama: 8 pejabat
• Hari kedua & ketiga: masing-masing 10 pejabat
• Hari keempat: 4 pejabat

Rincian Pejabat yang Dievaluasi

Dari 32 pejabat tersebut, 6 orang dievaluasi karena telah menjabat lebih dari 5 tahun pada satu posisi. Sementara 26 pejabat lainnya menjalani uji kompetensi karena masa jabatannya masih di bawah 5 tahun.

Diketahui, total pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Riau berjumlah 50 orang. Sebanyak 18 jabatan tidak dilakukan evaluasi atau uji kompetensi karena:

• 15 jabatan kosong dan saat ini dijabat oleh pelaksana tugas (Plt)
• 1 pejabat sakit, yakni Kepala Bappeda Riau Emri Juli Harnis
• 2 pejabat menjelang pensiun, yaitu Asisten III Setdaprov Riau Elly Wardhani dan Kadis Kominfotik Riau Ikhwan Ridwan

Langkah Penyegaran dan Penataan

Evaluasi ini merupakan bagian dari upaya penyegaran dan penataan ulang jabatan di tubuh birokrasi Pemprov Riau. Proses ini juga menjadi indikator penting dalam menentukan arah rotasi, mutasi, maupun promosi jabatan.

Langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja serta memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh pejabat yang memiliki kompetensi, integritas, dan visi selaras dengan program pembangunan daerah.(*)

Editor: Wheny