UpdateiNews | Pekanbaru,(29/06/25) β Pernyataan mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) DPRD Riau, Asri Auzar, memicu gempar. Ia menyebut bahwa sekitar 1,3 juta hektare hutan di Riau telah dibabat habis oleh cukong, korporasi besar, dan oknum birokrasi. Pengakuan ini membuka tabir gelap kejahatan lingkungan yang terstruktur dan melibatkan banyak pihak dalam lingkaran kekuasaan.
βKalau aparat penegak hukum serius, sudah seharusnya ada penangkapan besar-besaran. Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tapi kejahatan ekosistem dan pengkhianatan terhadap negara,β tegas Asri dalam pernyataan eksklusifnya.
Asri yang pernah terlibat langsung dalam pembahasan RTRW mengakui bahwa ada indikasi kuat perubahan tata ruang dimanfaatkan untuk mengakomodasi kepentingan tertentu. Banyak kawasan hutan yang mestinya dilindungi, justru hilang dari peta dan berubah fungsi menjadi lahan perkebunan atau konsesi industri.
βSaya tidak menuding sembarangan. Fakta-fakta itu ada. Coba buka peta lama dan peta baru, lihat perbedaannya. Hutan hilang, tapi tidak ada sanksi. Ini bukan kesalahan teknis, ini desain jahat,β ujar Asri.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti di lapangan. Penebang liar kecil hanyalah ekor, sedangkan yang harus disasar adalah:
Oknum ASN, pejabat, bahkan anggota legislatif yang menandatangani βpenyesuaian ruangβ secara terselubung
βSudah saatnya Satgas dan Kepolisian bekerja vertikal ke atas. Bukan hanya horizontal ke lapangan. Kalau berani, buka semua SK dan izin bodong yang lahir pasca revisi RTRW. Di sana sumber bencana kita,β tegasnya.
Asri menyoroti Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) sebagai simbol kegagalan negara. Kawasan konservasi itu kini lebih banyak ditanami sawit ilegal ketimbang pohon hutan.
βApa yang tersisa di Tesso Nilo hari ini? Yang ada bukan gajah Sumatera, tapi alat berat dan kebun sawit milik cukong. Di mana negara selama ini?β ucapnya.
Sebagai solusi, Asri mendesak DPRD Riau dan Pemerintah Pusat agar:
Pengakuan ini bukan sekadar alarm, tapi pintu masuk pengusutan kejahatan kolektif atas nama investasi. Jika negara dan APH tidak bergerak, maka ke depan, yang akan ditinggalkan di Riau hanyalah:
Rilis: Redaksi
Editor: When
UPDATEINEWS|SIAK,(2/10/25) β Sudah berbulan-bulan sejak kasus proyek bronjong di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, mencuat…
UPDATEINEWS|SELATPANJANG,(2/10/25) β Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, turun langsung meninjau lokasi kebakaran yang…
UPDATEINEWS|PEKANBARU,(2/10/25) β Kabar baik bagi pekerja non formal di desa, khususnya guru Madrasah Diniyah Awaliyah…
UPDATEINEWS|MERANTI,(2/10/25) - Polres Kepulauan Meranti menggelar kegiatan Supervisi Penyusunan Kajian Kebijakan Penyelenggaraan Personil Polri di…
UPDATEINEWS|MERANTI,(2/10/25) - Polres Kepulauan Meranti melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) memasang plang peringatan larangan membakar…
Oleh: Redaksi UPDATEINEWS|PEKANBARU,(1/10/25) - Sekretaris Daerah Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan Nota Pengantar Perubahan APBD 2025…
This website uses cookies.