UpdateiNews | Pekanbaru,(29/06/25) – Pernyataan mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) DPRD Riau, Asri Auzar, memicu gempar. Ia menyebut bahwa sekitar 1,3 juta hektare hutan di Riau telah dibabat habis oleh cukong, korporasi besar, dan oknum birokrasi. Pengakuan ini membuka tabir gelap kejahatan lingkungan yang terstruktur dan melibatkan banyak pihak dalam lingkaran kekuasaan.
“Kalau aparat penegak hukum serius, sudah seharusnya ada penangkapan besar-besaran. Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tapi kejahatan ekosistem dan pengkhianatan terhadap negara,” tegas Asri dalam pernyataan eksklusifnya.
📉 RTRW Dimanipulasi, Hutan Dikorbankan
Asri yang pernah terlibat langsung dalam pembahasan RTRW mengakui bahwa ada indikasi kuat perubahan tata ruang dimanfaatkan untuk mengakomodasi kepentingan tertentu. Banyak kawasan hutan yang mestinya dilindungi, justru hilang dari peta dan berubah fungsi menjadi lahan perkebunan atau konsesi industri.
“Saya tidak menuding sembarangan. Fakta-fakta itu ada. Coba buka peta lama dan peta baru, lihat perbedaannya. Hutan hilang, tapi tidak ada sanksi. Ini bukan kesalahan teknis, ini desain jahat,” ujar Asri.
🚔 Asri: APH Harus Tangkap Aktor Besarnya, Bukan Petani Pinggiran
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti di lapangan. Penebang liar kecil hanyalah ekor, sedangkan yang harus disasar adalah:
- Direktur dan pemilik perusahaan sawit/HTI ilegal
- Mafia lahan yang bermain di balik revisi RTRW
Oknum ASN, pejabat, bahkan anggota legislatif yang menandatangani “penyesuaian ruang” secara terselubung
“Sudah saatnya Satgas dan Kepolisian bekerja vertikal ke atas. Bukan hanya horizontal ke lapangan. Kalau berani, buka semua SK dan izin bodong yang lahir pasca revisi RTRW. Di sana sumber bencana kita,” tegasnya.
🛑 Tesso Nilo, Bukti Nyata Negara Tak Hadir
Asri menyoroti Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) sebagai simbol kegagalan negara. Kawasan konservasi itu kini lebih banyak ditanami sawit ilegal ketimbang pohon hutan.
“Apa yang tersisa di Tesso Nilo hari ini? Yang ada bukan gajah Sumatera, tapi alat berat dan kebun sawit milik cukong. Di mana negara selama ini?” ucapnya.
🔎 Desakan Pembentukan Pansus Penegakan Hukum Lingkungan
Sebagai solusi, Asri mendesak DPRD Riau dan Pemerintah Pusat agar:
- Membentuk Pansus Penegakan Hukum di sektor kehutanan
- Menggandeng BPK, KPK, KLHK, dan PPATK untuk audit total
- Mengevaluasi ulang semua izin yang muncul pasca revisi RTRW
💥 Kesimpulan: Pintu Neraka Ekologis Sudah Terbuka
Pengakuan ini bukan sekadar alarm, tapi pintu masuk pengusutan kejahatan kolektif atas nama investasi. Jika negara dan APH tidak bergerak, maka ke depan, yang akan ditinggalkan di Riau hanyalah:
- Hutan yang habis
- Gajah yang mati
- Sungai yang kering
- Dan jejak kotor kompromi ruang yang dijual diam-diam.
Rilis: Redaksi
Editor: When
