UpdateiNews | Pekanbaru,(29/06/25) β Riau kini benar-benar berada di titik kritis. Provinsi ini resmi masuk zona merah nasional tambang ilegal, dengan 24 titik aktif Penambangan Tanpa Izin (PETI) menyebar di berbagai kabupaten. Temuan ini bukan lagi sekadar isu liar, melainkan hasil validasi langsung dari Kementerian ESDM dan BPKP. Lebih mengejutkan, Presiden Prabowo sendiri telah memerintahkan penyitaan atas 300.000 hektare tambang ilegal di hutan yang merugikan negara hingga Rp700 triliun sebagian besar berlokasi di Riau!
Namun yang lebih menggemparkan: jejak pasokan material PETI masuk ke proyek tol nasional diduga kuat melibatkan vendor rekanan BUMN, termasuk PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI). DPRD Riau pun bersuara keras: tidak ada toleransi, semua akan dipanggil!
Komisi III DPRD Riau tak lagi main aman. Dipimpin Edi Basri, mereka menemukan lokasi tambang ilegal berkedok proyek strategis nasional (PSN) di Pekanbaru. Tambang tersebut beroperasi liar, merusak lingkungan, dan diduga βdiamankanβ oleh oknum berpengaruh.
βKami tahu siapa di belakang mereka. Jika perlu, kami buka semua daftar pelaku dan pelindung tambang ini ke publik,β tegas Edi.
DPRD juga mengantongi nama-nama perusahaan dan rekanan proyek jalan tol yang menggunakan bahan dari PETI. Jika terbukti, akan diproses ke ranah hukum bersama Kejati Riau.
Kejaksaan Tinggi Riau memastikan bahwa mereka tidak akan diam. Informasi dari Komisi III akan segera diolah, dan jika unsur pidana terpenuhi, penetapan tersangka tinggal menunggu waktu.
βKami tidak akan ragu menindak siapapun, termasuk perusahaan besar dan rekanan pemerintah yang terlibat dalam praktik kotor ini,β ujar salah satu pejabat internal Kejati.
Investigasi DPRD menemukan pola berulang dalam kejahatan tambang di Riau:
Akibat PETI, kerusakan lingkungan meluas, PAD nol besar, dan aparat kerap jadi penonton. Namun di balik layar, muncul βpemain besarβ yang terus mengeruk keuntungan: kongsi antara pengusaha, oknum aparat, dan elite lokal. Inilah wajah asli kriminalitas berjubah proyek nasional.
Untuk pertama kalinya, DPRD dan Kejati Riau berdiri di garis depan. Tapi publik sadar: sejarah menunjukkan, banyak kasus tambang ilegal tenggelam tanpa jejak. Apakah kali ini benar-benar ada yang berubah?
Atau, lagi-lagi skandal ini akan jadi monumen pembiaran kekuasaan?. ,(*)
Rilis: Redaksi
Editor: When
UPDATEINEWS | PEKANBARU,(18/08/25) - Seusai upacara penurunan bendera HUT ke-80 RI, Minggu (17/8/2025), ribuan pasukan…
UPDATEINEWS | TERNATE,(18/08/25) -Aroma busuk korupsi kembali menyeruak dari tubuh birokrasi Maluku Utara. Kali ini,…
UPDATEINEWS | PEKANBARU,(18/08/25) - Rapat Paripurna DPRD Kota Pekanbaru yang seharusnya menjadi forum terhormat dalam…
UPDATEINEWS | MERANTI,(17/08/25) - Bertempat di Lembaga Kelas II-B Selatpanjang Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep.…
UPDATEINEWS | PEKANBARU,((17/08/25) - Pekanbaru, UpdateiNews β Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau…
UPDATEINEWS | PEKANBARU,(17/08/25) - Pekanbaru, UpdateiNews β Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau…
This website uses cookies.