🔥 Skandal ULP Siak: J E Diduga Manipulasi Tender, Kontraktor Lokal Dikesampingkan Demi Jatah APH

UpdateiNews | Siak,(20/07/25)– Sistem tender proyek pemerintah Kabupaten Siak kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, nama J E, Kepala ULP Kabupaten Siak, diduga kuat menjadi otak di balik permainan proyek yang tidak berpihak pada kontraktor lokal. Proses lelang hanya dijadikan formalitas, sementara pemenang tender telah ditentukan jauh sebelum dokumen resmi diumumkan.

J E Diduga Tak Mengayomi Anak Daerah

Kontraktor lokal menjerit. Mereka menuding J E tidak menjadi pelindung kepentingan anak daerah, melainkan lebih memilih melayani jatah proyek oknum Polres dan Kejari Siak. Bahkan, proyek-proyek bernilai besar lebih sering jatuh ke tangan perusahaan luar daerah yang kemudian menyerahkan pelaksanaan ke subkon lokal “titipan”.

“ULP di Siak itu cuma jadi jalur distribusi jatah aparat. Kalau kita bukan bagian dari jaringan itu, gak ada tempat,” ungkap seorang kontraktor lokal senior di Siak.

Tender Cuma Formalitas, Pemenang Sudah Diatur

Laporan lapangan mengungkapkan sejumlah modus manipulasi yang kerap terjadi:

• Dokumen tender “disetel” agar hanya rekanan tertentu yang lolos.
• Jadwal tayang lelang diatur sedemikian rupa agar hanya pihak “dalam” yang bisa ikut.
• Proyek besar ditangani perusahaan luar, tapi dikerjakan subkon lokal yang dekat dengan pengendali proyek.

LPSE hanya menjadi legalisasi atas proses yang sebenarnya penuh rekayasa. Dan nama J E kian santer disebut sebagai aktor sentral dalam pusaran itu.

Oknum APH di Siak Diduga Jadi Prioritas Proyek

Sumber internal pemkab menyebut bahwa oknum di Polres dan Kejari Siak diduga secara rutin mendapat “jatah proyek”. Mereka bahkan bisa menekan Pokja untuk memenangkan rekanan yang telah mereka rekomendasikan.

“Ini bukan rahasia lagi. Kadang proyek dipaksa lolos karena ‘ada bintang di belakangnya’. Pokja pun sering tak berdaya,” ujar salah satu ASN teknis di lingkungan Pemkab Siak.

Kami menegaskan, institusi Polri dan Kejaksaan tidak boleh dijadikan alat tekanan atau tameng kepentingan proyek. Fungsi APH adalah penegakan hukum, bukan pengatur proyek negara!

Bupati Terpilih Afni dan Wabup Syamsurizal Harus Turun Tangan

Dengan kepemimpinan baru di Kabupaten Siak, harapan masyarakat kini tertuju pada Afni dan Syamsurizal untuk melakukan reformasi besar-besaran terhadap sistem pengadaan.

Cabut oknum yang memperdagangkan proyek. Copot Kabag ULP jika terbukti tidak netral. Bangun sistem lelang yang berpihak pada anak negeri.

“Bupati dan Wakil Bupati jangan hanya ganti wajah, tapi sistemnya juga harus dibersihkan dari akar busuknya,” seru tokoh muda Siak dari LSM lokal.

Laporkan Oknum yang Merusak Marwah Negara

Kami menyerukan kepada seluruh masyarakat Siak:

• Laporkan oknum polisi, jaksa, ASN, atau kontraktor yang merusak nama institusi negara.
• Gunakan jalur hukum, media, dan laporan publik untuk mengungkap kebenaran.
• Hentikan budaya takut. Saat diam, kita sedang membiarkan sistem rusak menguasai daerah kita.

Jangan Biarkan Siak Dijual di Meja Tender

Skandal ini bukan hanya soal proyek, tapi penghinaan terhadap rakyat Siak. Ketika proyek dibagi kepada oknum aparat, ketika anak daerah tak diberi ruang, dan ketika sistem ULP hanya jadi stempel permainan, maka negeri ini sedang dijarah oleh para makelar.

• Afni dan Syamsurizal, tunjukkan keberanian.
• Polres dan Kejari, bersihkan barisan kalian.
• Rakyat Siak, jangan diam!

“Berita ini dibuat berdasarkan investigasi jurnalis siak dan keterangan narasumber sebagai dasar berita ini di terbitkan dengan tujuan siak maju tanpa intervensi”

Rilis: Ed | Redaksi

Editor: Wheny