📰 PPDB dan Luka Tahunan Pendidikan: Sekolah Masih Jadi Hak yang Diperebutkan

UpdateiNews | Pekanbaru, (24)06/25) – Saat kalender pengajaran baru mengetuk pintu, satu ironi bangsa ini kembali terulang: Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), momen yang seharusnya jadi perayaan hak anak-anak atas pendidikan, justru kembali berubah menjadi perjuangan yang melelahkan beberapa menjatuhkan martabat.

Dari antrean subuh, sistem zonasi yang diskriminatif, hingga dugaan manipulasi data jalur afirmasi apa kabar sila kelima Pancasila?

🎙️ “Negara Terlalu Sibuk Pengaturannya, Tapi Lupa Menjamin.”

Menurut Dr. Fahmi Rizal, pakar kebijakan pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta:

“PPDB sekarang ini seperti prosedur admin yang menutup mata dari kenyataan sosial. Negara terlalu sibuk membuat sistem, tapi lupa bahwa sistem harus adil. Pendidikan itu hak, bukan kontes algoritma.”

Kritik tajam ini mencerminkan keresahan masyarakat. Banyak orang tua kini merasa kalah bahkan sebelum anaknya mendaftar. Jalur zonasi yang katanya demi pemerataan, justru jadi jebakan bagi mereka yang tinggal di luar “lingkar emas pendidikan.”

🏫 Zonasi Bukan Solusi Jika Kualitas Masih Timpang

Komisioner KPAI bidang Pendidikan, Retno Listyarti, menyebut bahwa:

“Zonasi hanya bisa adil jika semua sekolah bagus. Tapi kalau hanya sekolah tertentu yang unggul, zonasi malah melanggengkan ketimpangan.”

Dan benar saja. Di banyak daerah, orang tua justru mengontrak rumah palsu, menyewa alamat, bahkan terlibat praktik manipulasi demi sekedar ‘masuk peta’.

Di Pekanbaru misalnya, sejumlah orang mengeluhkan sulitnya mengakses sekolah negeri meski hanya berjarak beberapa ratus meter karena sistem zonasi justru memotong daerah mereka dari peta penerimaan.

💰 Pendidikan Gratis yang Tak Pernah Gratis

Di balik jargon “pendidikan dasar gratis”, kenyataannya berkata lain. Uang bangku, seragam, iuran komite, hingga pungutan tak resmi masih menghantui para orang tua.

Dr. Widodo, peneliti Lembaga Pendidikan dan Demokrasi, menegaskan:

“Kita harus jujur ​​mengakui, pendidikan hari ini telah disusupi semangat pasar. Jalur afirmasi untuk si miskin bahkan bisa dimanipulasi oleh mereka yang berduit.”

👨‍👧 Anak Menangis, Orang Tua Menjerit

Siti Nurhalimah, seorang buruh harian lepas di Riau, harus rela anaknya tidak diterima di SMP Negeri meski berprestasi akademik.

“Saya tidak mengerti sistemnya. Katanya zonasi, tapi anak tetangga saya yang jaraknya lebih jauh malah lolos.”

Cerita seperti ini bukan satu-dua. PPDB tahun demi tahun menciptakan luka sosial baru, seolah-olah pendidikan hanyalah hak mereka yang pandai sistem bermain.

🧭 Pendidikan Harus Ditarik Kembali ke Pancasila

Sudah saatnya kita menarik kembali ruh pendidikan nasional ke akar ideologinya: Pancasila.

Dr.Fahmi Rizal kembali menegaskan:

“Pendidikan dalam kerangka Pancasila harus menjamin keberpihakan kepada yang lemah. Jika negara gagal menjamin anak-anak miskin untuk sekolah, maka sistem itu bukan lagi sistem nasional, tetapi sistem komersial.”

🧨Bukan Sistem yang Salah, Tapi Negara yang Absen

> PPDB hanyalah gejala. Penyakit utamanya adalah ketimpangan struktural, abainya negara, dan birokrasi yang kaku.

Saat sekolah masih menjadi ruang kompetisi, bukan hak yang dijamin, maka kita sedang menciptakan bangsa yang tak seimbang sejak di bangku pendidikan.

Dan saat ini, ribuan anak Indonesia sedang menunggu: apakah mereka berhak duduk di kelas, atau harus belajar menerima nasib.

🔍 “Angka Ketimpangan dalam PPDB 2024 (Data Kemendikbud dan KPAI)”

• 43% aduan terkait PPDB tahun lalu menyangkut zonasi
• 21% dugaan manipulasi afirmasi
• 78% sekolah unggulan ditampilkan di 20% wilayah kota.

Rilis: Redaksi

Editor: When