📰 [Investigasi Khusus] Pokir untuk Musda? Dugaan Konsolidasi Dana Politik Lewat APBD Siak 2025

UpdateiNews | Siak, Riau (2/08/25) — Kekuatan Partai Golkar di Kabupaten Siak kembali jadi sorotan. Di tengah proses politik menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Riau, muncul dugaan bahwa sebagian alokasi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kabupaten Siak tahun 2025 diduga telah diarahkan untuk mendukung konsolidasi logistik politik menjelang pertarungan internal partai berlambang beringin itu.

Indra Gunawan, Ketua DPRD Siak sekaligus Ketua DPD II Golkar Siak, tercatat sebagai salah satu legislator dengan jatah pokir terbanyak. Tak hanya itu, sejumlah proyek dalam daftar pokir yang ditelusuri redaksi menunjukkan keterkaitan dengan perusahaan pelaksana yang diduga memiliki afiliasi tertentu—baik secara politik maupun personal.

“Dominasi pokir Golkar tahun ini terlihat tidak wajar. Penunjukan pelaksana proyek yang berulang dengan perusahaan tertentu menimbulkan pertanyaan besar: adakah agenda yang lebih besar dari sekadar pembangunan?” ujar seorang pejabat internal Pemkab Siak yang tak ingin disebutkan namanya.

🧭 Siak: Benteng Syamsuar, Basis Politik yang Digarap Kembali

Syamsuar, Ketua DPD I Golkar Riau, mantan Gubernur Riau dan Bupati Siak dua periode, disebut-sebut tengah mempersiapkan diri kembali bertarung dalam Musda Golkar Riau bersama loyalisnya, Parisman Ikhwan. Siak, sebagai wilayah yang pernah menjadi basis kekuasaan Syamsuar, kembali menjadi tumpuan kekuatan.

Indikasi keterlibatan kader-kader Golkar Siak dalam memobilisasi dukungan politik melalui jalur pokir menjadi perhatian serius. Seorang pengamat politik lokal menilai bahwa “pokir bisa menjadi cara halus mengumpulkan dana kampanye tanpa mencolok.”

🔍 Jejak Perusahaan Pelaksana dan Potensi Konspirasi

Dalam penelusuran redaksi, setidaknya terdapat 4 perusahaan pelaksana kegiatan pokir milik Indra Gunawan yang mendapat alokasi pekerjaan dengan nilai signifikan. Beberapa di antaranya tercatat berulang kali memenangkan tender di lingkungan Pemkab Siak.

“Polanya mirip: proyek dengan nilai ratusan juta hingga miliaran, pemenangnya itu-itu saja, dan kedekatannya dengan elite Golkar di Siak cukup jelas,” ujar sumber dari kalangan rekanan kontraktor yang meminta anonimitas.

🗣️ Klarifikasi Ketua Golkar Siak dan ULP

Redaksi UpdateiNews telah mengkonfirmasi temuan ini kepada Ketua Golkar Siak sekaligus Ketua DPRD, Indra Gunawan. Ia membantah keras tudingan adanya intervensi.

“Itu tidaklah benar, karena apa bisa dibuktikan oleh sumber informasinya. Terkait pemenang dalam pekerjaan tersebut, dari kami kan tidak bisa dibuktikan. Tanyakan saja ke ULP/Pokja dan OPD terkait kebenaran informasi bahwa pelaksana proyek adalah orang kami,” tegas Indra Gunawan kepada redaksi.

Sementara itu, Kepala Bagian ULP/Pokja Kabupaten Siak, Bang Jhon, juga memberikan klarifikasinya:

“Pihak kami hanya menjalankan tugas sebagai pelaksana lelang. Pekerjaan itu kan merupakan hasil dari pengajuan dinas yang disusun satu tahun sebelumnya. Jadi jika yang menjadi persoalan adalah pemenang proyek kami yang setting dan atur, tentu kami membantah. Karena kami ULP hanya sebatas menjalankan tugas sesuai SOP dan regulasi yang ada,” ujar Bang Jhon kepada redaksi UpdateiNews.

💣 Pertanyaan Besar untuk APIP dan APH

Jika benar dana pokir yang bersumber dari APBD digunakan untuk tujuan politik praktis, maka hal ini bisa masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum.

Pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas PUPR dan Bappeda belum memberikan pernyataan resmi saat dimintai konfirmasi. Pihak Inspektorat juga belum menjawab permintaan wawancara soal pengawasan terhadap distribusi dan pelaksanaan proyek pokir tahun anggaran 2025.

✍️ Kesimpulan Tajam: Pokir Bukan untuk Politik

Pokir adalah ruang penyaluran aspirasi rakyat, bukan celengan partai. Jika instrumen ini dipakai untuk membiayai Musda atau kontestasi internal, maka yang dirampas adalah hak-hak masyarakat untuk pembangunan yang adil dan merata.

Jika dugaan ini benar, maka Siak bukan lagi sekadar daerah otonom, melainkan lumbung logistik politik elite. Dan itu, adalah pengkhianatan terhadap makna demokrasi.(*)

🔗 Catatan Redaksi

Redaksi akan terus menggali data lebih dalam, termasuk:

Jejak transaksi perusahaan pelaksana pokir, Struktur kepemilikan perusahaan, Potensi hubungan personal dengan pengusul pokir, Arah penggunaan dana proyek setelah cair.

Rilis: Redaksi

Editor: Wheny